PARADAPOS.COM - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa dialog adalah elemen wajib dalam praktik demokrasi. Pernyataan ini disampaikannya merespons insiden ricuh saat diskusi tiga menteri Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam. Dalam insiden tersebut, sejumlah mahasiswa merangsek panggung dan membentangkan spanduk penolakan, yang menyebabkan acara bubar. Qodari menekankan komitmen pemerintah untuk terus berdialog dengan masyarakat demi meningkatkan kualitas program prioritas nasional.
Dialog sebagai Fondasi Demokrasi
Di tengah hiruk-pikuk politik pasca-pemilu, pernyataan Qodari hadir sebagai pengingat akan esensi demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak bisa berjalan tanpa adanya ruang dialog.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, Rabu (17/6).
Ia menanggapi kemarahan sebagian mahasiswa UGM terhadap kedatangan tiga pejabat negara: Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko; Menteri ATR/BPN Nusron Wahid; dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Diskusi yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu sempat berlangsung tertib, sebelum akhirnya diinterupsi.
Anomali di Tengah Diskusi
Qodari menyoroti adanya keanehan dalam insiden tersebut. Ia mencatat bahwa sebagian mahasiswa justru merestui acara, dan otoritas kampus pun mengetahui agenda diskusi. Bahkan, jalannya diskusi sempat lancar tanpa gejolak.
“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.
Menurutnya, tindakan mahasiswa yang merangsek panggung lebih didorong oleh amarah, bukan oleh keinginan untuk berdialog secara substantif. Ia menilai bahwa kemarahan semata tidak akan membawa solusi dalam kerangka demokrasi.
Menjawab Tuntutan dengan Dialog
Terkait tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari memberikan penjelasan tegas. Ia menekankan bahwa program tersebut merupakan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yang lahir dari keprihatinan mendalam terhadap masalah stunting di Indonesia.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” kata Qodari.
Ia menambahkan bahwa program MBG adalah mandat langsung dari masyarakat yang memilih Prabowo dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, tuntutan untuk menghentikannya secara sepihak tidak bisa diterima begitu saja.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari.
Dua Kategori Ketidaksetujuan
Qodari kemudian memetakan ketidaksetujuan mahasiswa ke dalam dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, yang menurutnya tidak ada ruang negosiasi. Kedua, ketidaksetujuan yang bersifat teknokratis, yang masih bisa dibahas melalui jalur dialog.
“Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog, ya, dijawab dengan dialog yang lain,” ungkapnya.
Ia berharap mahasiswa dapat membedakan antara kritik konstruktif dan tuntutan yang bersifat politis. Dialog, menurut Qodari, tetap menjadi jalan terbaik untuk menjembatani perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Uzbekistan Debutan, Kolombia Berpengalaman: Laga Perdana di Grup K Piala Dunia 2026
Polisi Bekuk Pengedar Narkoba di Cipayung, Gunakan Stiker ‘Sedot WC’ sebagai Kode Transaksi
Polri Tegaskan Hanya Pihaknya yang Berwenang Terbitkan SIM
Kepala Bakom RI Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bisa Dihentikan karena Merupakan Kontrak Politik Prabowo