PARADAPOS.COM - Pengamat politik Rico Marbun mengingatkan publik untuk mewaspadai potensi penyalahgunaan film “Pesta Babi” sebagai alat internasionalisasi isu Papua. Menurutnya, narasi dalam film tersebut berisiko dimanfaatkan untuk kepentingan yang mengarah pada upaya disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026, sebagai respons terhadap hebohnya peredaran film yang tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Belajar dari Pengalaman Timor Timur
Rico Marbun mengaitkan kekhawatirannya dengan pola yang pernah terjadi pada masa lepasnya Timor Timur menjadi Timor-Leste. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut berlangsung dalam tiga tahapan sistematis. Pertama, pemilihan momentum dan isu keluhan. Kedua, internasionalisasi isu. Ketiga, intervensi asing.
“Tragedi Santa Cruz tahun 1991 dijadikan momentum untuk membawa isu Timor Timur ke panggung internasional. Setelah itu muncul berbagai jaringan advokasi yang mendorong tekanan internasional terhadap Indonesia hingga akhirnya membuka jalan menuju referendum,” kata Rico dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa pola serupa patut diantisipasi agar tidak terulang kembali di Papua.
Kritik vs Instrumen Politik
Rico tidak mempermasalahkan film sebagai medium kritik sosial terhadap kebijakan negara. Namun, ia menyoroti penggunaan diksi-diksi tertentu yang dinilai rawan disalahartikan.
“Saya tidak mempersoalkan film sebagai media kritik terhadap kebijakan negara. Yang perlu dicermati adalah penggunaan diksi, seperti istilah ‘kolonialisme’ yang berpotensi dijadikan sebagai instrumen internasionalisasi isu Papua, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus Timor Timur,” tuturnya.
Menurutnya, pemilihan kata yang provokatif dapat dengan mudah diadopsi oleh pihak-pihak asing yang memiliki agenda tersendiri terhadap Papua.
Menjaga Demokrasi, Meningkatkan Kewaspadaan
Alumni Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura itu mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga ruang demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kewaspadaan terhadap narasi yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI juga harus ditingkatkan.
“Pelajaran dari Timor Timur jangan sampai terulang. Kita harus menjaga ruang demokrasi sekaligus tetap waspada terhadap narasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong disintegrasi bangsa,” pungkasnya.
Di tengah hiruk-pikuk perdebatan publik, pernyataan Rico ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi tetap perlu diimbangi dengan kesadaran akan dampak geopolitik yang mungkin timbul.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kadis Perikanan Lamongan Bantah Tuduhan Jual Beli Jabatan di TPI Brondong
Anggota DPRD Sumbar Buron Lima Bulan, Dibekuk Kejaksaan di Jakarta Selatan Terkait Dugaan Korupsi Rp34 Miliar
Petani Magelang Ubah Singkong Bernilai Rp300 per Kg Jadi Produk Bernilai Tambah, Raup Omzet Puluhan Juta
Jokowi Siap Hadir di Sidang Bawa Ijazah Asli Usai Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap