PARADAPOS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru tengah melakukan serangkaian perubahan signifikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan ini mencakup moratorium pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penataan ulang data penerima manfaat, hingga pembukaan skema pembiayaan alternatif dari dana non-APBN seperti CSR, hibah, dan swasta. Langkah ini diambil untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan kualitas program yang sempat menuai sejumlah masalah di lapangan.
Moratorium dan Penataan Ulang SPPG
Salah satu langkah awal yang diambil adalah memberlakukan moratorium, yang berarti tidak akan ada lagi SPPG baru yang dibuka untuk sementara waktu. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan penataan ulang secara menyeluruh, mulai dari basis data setiap SPPG hingga data penerima manfaat. Yang tak kalah penting, skema pembayaran alternatif tengah disiapkan.
Ada tiga opsi baru yang ditawarkan untuk pembiayaan. Pertama, memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kedua, mengoptimalkan dana hibah. Ketiga, menggandeng dukungan dari pihak swasta. Langkah ini diambil agar skema pembiayaan program tidak sepenuhnya memberatkan APBN. Dengan begitu, terbuka celah baru bagi pendanaan yang berasal dari sumber non-APBN.
Perubahan Prioritas Penerima Manfaat
Moratorium dan penataan ulang itu tidak hanya soal pembiayaan. Fokus program juga diarahkan ke beberapa hal lain. Daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) menjadi prioritas utama. Selain itu, pelibatan kantin sekolah digadang-gadang sebagai salah satu terobosan baru di bawah kepemimpinan BGN yang baru.
“Ini dilakukan supaya kualitas yang mau dicapai nanti bisa lebih baik lagi,” jelas seorang sumber di lingkungan BGN.
Tak hanya itu, ada penyesuaian kelompok sasaran. Siswa SMA berpotensi tidak lagi menjadi prioritas utama. Pihak BGN akan mengatur ulang kembali siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat dari program MBG ini.
Kualitas Jadi Prioritas Utama
Jika sebelumnya target utama adalah membangun banyak titik SPPG untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, kini prioritas bergeser. Kualitas makanan menjadi perhatian utama. Pergeseran ini tak lepas dari sejumlah masalah yang terjadi saat pembagian makanan MBG beberapa waktu lalu. Ke depannya, kualitas makanan akan diawasi lebih ketat.
Selain makanan, sumber daya manusia (SDM) juga ikut dievaluasi. Pelatihan khusus akan diadakan bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan MBG. Ahli gizi dan tenaga profesional lainnya akan dilibatkan untuk memastikan program berjalan sesuai standar. Tak ketinggalan, dapur yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) akan didata ulang dan dipastikan tidak ada lagi di setiap titik SPPG ke depannya.
Pembentukan Dewan Pengarah Khusus
Langkah lain yang tak kalah penting adalah pembentukan Dewan Pengarah Khusus. Dewan ini akan berisi para profesor ahli gizi, profesor anak, dan dokter anak. Keterlibatan mereka dinilai krusial karena program MBG menyasar anak-anak. Ahli gizi tentu sangat penting untuk memastikan asupan gizi yang tepat bagi para penerima manfaat.
Dengan adanya dewan pengarah ini, diharapkan program MBG di bawah kepemimpinan baru dapat bertransformasi menjadi lebih baik, sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Trump Teken Perjanjian Damai dengan Iran di KTT G7, Beri Peringatan Keras Jika Komitmen Dilanggar
Eksekusi Eks Hotel Sultan di GBK Dimulai, Pengamanan Ketat Dikerahkan
IHSG Dibuka Melemah 0,99 Persen Terseret Wall Street dan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga The Fed
3.161 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Eksekusi Pengosongan Lahan Hotel Sultan di GBK