Blak-Blakan Dukung Forum Purnawirawan TNI Lengserkan Wapres Gibran, Rocky Gerung: Sangat Masuk Akal!

PARADAPOS.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi positif soal upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI. 

Pasalnya, langkah itu dianggap logis untuk menguji sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya pada Rabu (4/6/2025), Rocky menilai upaya pemakzulan yang digulirkan para purnawiran TNI itu bukan berangkat dari masalah personal ke Gibran. 

Namun, Rocky menganggap memang banyak pelanggaran etik atas pelantikan Gibran sebagai Wapres.

"Ya, sudah betul itu para purnawirawan akhirnya mengambil langkah yang memungkinkan kita menguji demokrasi. Kan tetap langkah para purnawirawan ini untuk meminta proses pemakzulan wakil presiden Gibran itu sangat masuk akal, karena masalahnya bukan sekedar ketidaksukaan personal tetapi proses di belakang dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden bermasalah secara etis," ungkap Rocky Gerung dalam siniar yang dilihat pada Kamis (5/6/2025).

"Jadi karena ada problem etis dan itu yang juga dinyatakan secara terang benderang oleh Ketua Dewan Etik (Mahkamah Konsititusi) waktu itu Jimly Asshiddiqie, maka ada langkah untuk menampilkan tampilan awal adalah soal etis ini nih, nanti diproses di parlemen, di MPR," sambungnya. 

Menurutnya, langkah Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan terhadap Wapres Gibran juga mesti didukung. 

Sebab, dia menganggap upaya pemakzulan itu menjadi hak warga negara dalam mengekspresikan pandangan politiknya.

"Jadi dalil-dalil yang disiapkan oleh Purnawirawan dan di dalamnya tentu ada pikiran matang dari atau pikiran bijak dari Pak Try Sutrisno, harusnya kita dukung dan memang harus kita dukung, karena di situlah diperlihatkan bahwa hak warga negara untuk mengekspresikan pikiran politiknya, dalam hal ini ekspresi yang mungkin dianggap sebagai radikal atau dianggap keberlebihan tetapi itu adalah ekspresi yaitu pemakzulan Gibran," beber Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky juga menganggap jika upaya pemakzulan ini merupakan hal yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi.

"Itu mulai jadi semacam konvensi nantinya bahwa seseorang yang dipilih secara publik juga bisa dicopot jabatannya oleh permintaan publik. Hal yang yang sangat biasa di dalam demokrasi yang sudah modern atau sudah matang," ungkap Rocky.

Rocky Gerung Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Legal: Dia Tidak Sanggup Memikul 'Beban Berat' Seorang Wapres

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa dorongan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bukan hal yang salah.

Bahkan, dia mengingatkan bahwa hal tersebut juga dibolehkan dalam konstitusi sehingga legal secara hukum. 

Apabila dibandingkan dengan dorongan pemakzulan, Rocky menegaskan kalau upaya cawe-cawe politik justru harusnya yang haram dilakukan.

"Pemakzulan wakil presiden itu nggak ada salahnya karena ada fasilitas disediakan oleh konstitusi, disediakan oleh hukum. Yang tidak boleh adalah kalau akibat dari upaya untuk mempertahankan kedudukan Pak Gibran itu maka cawe-cawe di partai-partai pendukung," kata Rocky seperti dikutip dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya, Kamis (29/4/2025).

Akan tetapi yang terjadi sekarang, Rocky menilai banyak partai politik makin bersikap pragmatis dan oportunis.

Dalam analisa Rocky, parpol mulai terlihat ikut menyiapkan Gibran untuk menggantikan Presiden Prabowo.

Namun rencana tersebut dinilai lebih berbahaya, sebab Gibran dinilai belum mumpuni hingga bisa lakukan politik luar negeri.

"Membayangkan Indonesia terlibat di dalam kompetisi politik global dengan Gibran sebagai pemimpin, entah secara resmi atau didorong-dorong lagi. Sekali lagi isu ini kita mesti perhatikan," ujarnya.

Rocky beranggapan bahwa memang masuk akal adanya gerasakan desakan pemakzulan Gibran sebagai Wapres yang digaungkan mahasiswa juga beberapa purnawirawan TNI.

Menurutnya, itu bukan sekadar desakan dari masyarakat sipil, tapi juga kritik atas kapasitas Gibran yang dinilai belum mampu memabwa Indonesia hingga tingkat global.

"Kapasitas Pak Gibran yang memang belum sanggup untuk memikul beban atau memikirkan hal-hal yang ruwet di dalam sistem dunia yang sedang mengalami turbulensi multidimensi hari-hari ini."

Ia kemudian mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan pesan

"Sekali lagi ini hanya semacam pesan yang dianalisis dari perspektif hubungan internasional," katanya.

Pemerintahan Prabowo Subianto Akan Genap 6 Bulan, Rocky Gerung Sarankan Segera Lakukan Reshuffle

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan genap enam bulan pada 20 April 2025 nanti. 

Menyambut setengah tahun masa kepemimpinannya, Prabowo disarankan oleh pengamat politik Rocky Gerung untuk lakukan reshuffle kabinet.

Saran itu diberikan Rocky lantaran dinilai sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih tidak bisa memahami arah pembangunan dari Presiden Prabowo.

"Bukan Prabowo tidak punya arah tetapi kelihatannya kabinetnya tidak bisa memahami arah presiden. Saya kira itu paradoksnya," kata Rocky, dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Jumat (18/4/2025).

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu melihat kalau Prabowo ingin membawa pembangunan negara dengan konsep lebih sosialis atau peduli kepada rakyat.

Konsep itu nampak mencontoh cara pembangunan dari Presiden RI pertama Soekarno.

Sayangnya, konsep itu terlihat tidak dipahami kabinet. Bahkan, Rocky menyebut bahwa ada 'mesin' lain di antara menteri yang punya kepentingan partai.

"Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, maka ide besar tentang keadilan sosial itu hilang. Karena sifat dari kabinet yang merupakan konsolidasi dari kepentingan partai-partai itu akan selalu berupaya untuk mencari celah sempit lebih dahulu memaksimalkan kepentingan partai," ucapnya.

Menurut Rocky, Kabinet Merah Putih saat ini kebanyakan diisi oleh para pencari rente. Hal tersebut, yang dikatakan Rocky, Prabowo harus menyikapinya dengan reshuffle.

"Mesti saya terangkan sebagai problem awal dari kabinet presiden Prabowo. Karena itu orang menanti sebetulnya satu tindakan radikal dari Presiden untuk melakukan revisi atau reshuffle dalam pengertian politis," ujarnya.

Akan tetapi, menurut Rocky, bukan perkara mudah juga bagi Prabowo menjalankan pemerintahan tanpa terhalang broker-broker politik itu.

Sumber: Suara