PDIP Dinilai Terapkan Strategi Ambiguitas di Tengah Sorotan Tajam Partai Koalisi Pemerintah

PARADAPOS.COM - Gelombang kritik yang dilayangkan sejumlah partai politik terhadap PDIP belakangan ini bukan sekadar upaya mengubah haluan partai berlambang banteng tersebut. Lebih dari itu, kritik tersebut menjadi sinyal bahwa strategi politik yang dijalankan PDIP mulai mendapat sorotan tajam dari partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sorotan ini menguat setelah seorang kader PDIP, Andi Budiman, terlihat hadir dalam gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi baru-baru ini. Kehadirannya memicu reaksi dari partai koalisi pemerintah yang menilai PDIP belum bersikap tegas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

PDIP dinilai berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, mereka tetap melontarkan kritik dan kerap dikaitkan dengan berbagai aksi protes. Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah ini bentuk kebingungan atau justru strategi yang diperhitungkan?

Strategi di Balik Ambiguitas

Pengamat politik, Nurul Fatta, menilai bahwa kondisi tersebut bukanlah kebingungan arah politik, melainkan strategi bertahan yang diperhitungkan secara matang. Menurutnya, PDIP tengah menerapkan konsep yang dalam literatur ilmu politik dikenal sebagai role differentiation, atau pembagian peran di antara para elitnya.

"Sebagian tampil akomodatif terhadap pemerintah, sebagian lain memainkan peran kritis," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menjelaskan, ada dua tekanan struktural yang melatarbelakangi strategi ini. Pertama, dari sisi relasi kekuasaan. Hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan ruang komunikasi yang tidak ingin dirusak melalui konfrontasi terbuka. PDIP juga sadar bahwa posisinya sebagai kekuatan minoritas di parlemen membuat konfrontasi frontal justru berpotensi memperlemah daya tawar politik mereka.

"Di sinilah logika survival partai. Lebih baik mempertahankan akses daripada membangun oposisi yang bersih namun terisolasi," ujarnya.

Kebutuhan Narasi Pembeda

Faktor kedua, lanjut Fatta, adalah kebutuhan PDIP untuk tetap bersaing dalam kontestasi elektoral. Sebagai partai politik, mereka membutuhkan narasi pembeda di hadapan publik, terutama pemilih kritis yang selama ini menjadi basis dukungan mereka.

"Dalam kerangka demokrasi prosedural, kritik adalah instrumen kompetisi yang paling kasat mata. Tanpa sikap kritis, PDIP kehilangan narasi pembeda di hadapan pemilih," jelasnya.

Menurut Fatta, tarik-menarik antara kepentingan menjaga hubungan dengan pemerintah dan kebutuhan mempertahankan identitas politik inilah yang melahirkan sikap yang selama ini dianggap abu-abu. Ia menegaskan bahwa yang tampak sebagai ambiguitas sebenarnya lebih tepat disebut sebagai ambiguitas strategis.

"Yang tampak sebagai abu-abu sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai ambiguitas strategis, sebuah posisi yang sengaja dipelihara untuk menjaga fleksibilitas gerak di tengah medan politik yang belum sepenuhnya stabil pasca-Pemilu 2024," tuturnya.

Taruhan Jangka Panjang

Meski dinilai menguntungkan dalam jangka pendek, Fatta mengingatkan bahwa strategi ini tidak bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Sebab, dalam jangka panjang, publik cenderung menginginkan kejelasan sikap dari partai politik.

"Dalam jangka pendek ambiguitas mungkin menguntungkan. Namun dalam jangka panjang, pemilih cenderung menghukum partai yang tidak memiliki pendirian yang jelas. Di situlah PDIP menghadapi taruhan politik yang sesungguhnya, meskipun memiliki basis pemilih yang relatif kuat dibanding partai lainnya," pungkasnya.