Ali Ramadhan: Fondasi Kepemimpinan Kapolri Kokoh, Tapi Reformasi Polri Masih Panjang

PARADAPOS.COM - Jakarta. Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Ali Ramadhan, menilai perjalanan reformasi Kepolisian RI masih panjang dan tantangan ke depan justru semakin kompleks. Meski demikian, ia menekankan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meletakkan fondasi kepemimpinan yang kokoh, tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik, melainkan ketepatan langkah dan keterbukaan. Pandangan ini disampaikan Ali dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, seraya meluncurkan buku berjudul Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri yang mengupas rekam jejak dan visi strategis sang jenderal.

Menurut Ali, institusi Polri saat ini mulai membuka diri terhadap kritik dan menjadikan transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan. “Sebuah institusi yang mulai membuka diri terhadap kritik dan menjadikan transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan,” ucapnya.

Ia menambahkan, visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) merupakan ikhtiar dari sebuah perjalanan yang belum usai dan mungkin tidak akan pernah usai. Sebab, memimpin di era demokrasi adalah komitmen tanpa akhir untuk terus berbenah, belajar, dan melayani.

Jejak Karier yang Terbangun dari Lapangan

Ali menilai, kepemimpinan tidak tumbuh secara instan. Hal itu terlihat jelas dari rekam jejak Kapolri yang dibangun dari kerja lapangan bertahun-tahun, bukan melalui jalur cepat atau koneksi politik. Buku yang diluncurkannya itu menggambarkan perjalanan panjang Jenderal Sigit dalam menghadapi disrupsi demokrasi dan menjawab tantangan masa depan institusi Polri.

“Medan perkhidmatan Sigit di institusi kepolisian tidak hanya dicerminkan melalui dedikasi semata, tetapi juga prestasi dan visi yang diartikulasikan secara konkret,” sambung Ali.

Visi PRESISI sebagai Paradigma Kerja

Tak hanya mengupas aspek biografis, buku setebal lebih dari 300 halaman itu juga membedah visi PRESISI sebagai paradigma kerja Polri. Konsep ini ditempatkan dalam kerangka akademik disrupsi demokrasi, merujuk pada pemikiran Clayton Christensen, Jürgen Habermas, dan Fareed Zakaria.

Menurut Ali, PRESISI merupakan paradigma Polri untuk merespons ragam tantangan institusional, seperti viralitas, fenomena post-truth (pascakebenaran), serta tuntutan due process of law di era digital. Polri, dalam hal ini, berperan sebagai penyeimbang (shock absorber) di tengah tekanan polarisasi sosial, viralitas media sosial, dan ekspektasi publik yang terus meningkat.

“Sejatinya, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kolektif bangsa dan bukan beban tunggal institusi kepolisian,” tuturnya.

Peta Jalan Menuju Polri 4.0

Buku tersebut juga mengulas Strategi Besar Polri 2025–2045, sebuah peta jalan transformasi kepolisian menuju ‘Institusi yang Unggul’ dan Polri 4.0. Rancangan ini disusun untuk merespons ancaman hibrida di masa depan, memastikan Polri tetap relevan dan adaptif di tengah perubahan zaman.