PARADAPOS.COM - Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta pemerintah untuk lebih fokus pada evaluasi kebijakan di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai demonstrasi. Menurut Daniel, berbagai kritik dan dukungan dari masyarakat adalah dinamika demokrasi yang wajar, dan substansi tuntutan harus didengar. Hal ini disampaikannya pada Jumat (26/6/2026) sebagai respons atas pidato Prabowo di Gorontalo yang menyinggung aktor di balik aksi unjuk rasa.
Pentingnya Mendengarkan Aspirasi Rakyat
Daniel Johan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui jalur konstitusional merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Ia menekankan bahwa hal ini dijamin oleh konstitusi dan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi bangsa.
“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa,” kata Daniel kepada wartawan.
Ia menambahkan, situasi yang justru berbahaya adalah ketika rakyat sudah tidak lagi peduli terhadap keadaan negara. Beragam pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritisi, menurutnya adalah hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.
“Yang bahaya ketika rakyat sudah tidak peduli terhadap kondisi bangsa. Berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah, merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Evaluasi Kebijakan Lebih Mendesak
Menanggapi dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi, Daniel meminta agar hal tersebut disikapi secara proporsional. Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mendengarkan substansi tuntutan yang disampaikan masyarakat.
“Karena itu, yang lebih penting adalah mendengarkan substansi dari aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi, disikapi saja secara proporsional,” tuturnya.
Daniel menegaskan, jika terdapat kebijakan yang menuai penolakan luas, pemerintah wajib melakukan evaluasi dan perbaikan. Baginya, mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki adalah tugas utama pemerintah.
“Yang lebih penting dan mendesak adalah evaluasi kebijakan. Jika ada kebijakan yang menuai penolakan luas dari rakyat, maka tugas pemerintah adalah mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang ada,” katanya.
Momentum Memperkuat Dialog
Lebih lanjut, Daniel menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan keterbukaan dan kemauan untuk saling mendengar, masukan dari publik bisa menjadi energi positif.
“Momentum ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat komunikasi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan keterbukaan dan kemauan untuk saling mendengar, berbagai masukan dari publik dapat menjadi energi positif dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan dukungan terhadap iklim demokrasi yang sehat. Menurutnya, komunikasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting demi kepentingan bangsa.
“Kita mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat, di mana pemerintah dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam pidato di Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6), Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal demonstrasi di sejumlah daerah. Ia mengaku mengetahui aktor di balik aksi tersebut dan menegaskan bahwa pihak-pihak itu tidak menyukainya. Prabowo juga menyatakan dirinya mengetahui orang-orang yang korup.
Editor: Rico Ananda
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Menteri ESDM Pastikan Pasokan Batu Bara untuk PLTU Kembali Normal
Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raih Empat Penghargaan Kinerja Anggaran Tiga Tahun Berturut-turut
Kemenkeu Bantah Video Menteri Keuangan soal Dana Hibah Daerah, Sebut Itu Hoaks Deepfake
XLSmart dan Huawei Luncurkan EstaConnect 5G, Solusi ICT Terpadu untuk UMKM di Indonesia