PARADAPOS.COM - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin solusi iklim global berbasis hutan, dengan langkah konkret berupa penerbitan kredit karbon kehutanan lebih dari 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026, sebagai bagian dari transisi dari ambisi kebijakan menuju implementasi komersial yang berintegritas tinggi. Pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung, termasuk Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 serta Nomor 7 Tahun 2026, untuk memperkuat tata kelola pasar karbon nasional.
Komitmen Memimpin Transformasi Iklim Global
Raja Juli menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang kompetitif.
Penerbitan Kredit Karbon Skala Besar
Salah satu gebrakan terdekat adalah komitmen Kementerian Kehutanan yang bersiap melepas hak emisi dalam skala besar ke pasar dunia. Sektor kehutanan diproyeksikan menjadi tulang punggung utama dalam mereduksi emisi karbon global.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e. Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia,” ujar Raja Juli.
Penerbitan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun pasar karbon yang kredibel. Keabsahan tata kelola pasar karbon ini telah dipayungi oleh regulasi kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026, demi menyukseskan target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Keberhasilan di Lapangan: Penurunan Karhutla dan Perhutanan Sosial
Di sisi lain, potret keberhasilan aksi iklim di lapangan juga terus menunjukkan tren positif. Luas kebakaran hutan dan lahan berhasil ditekan drastis dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025. Capaian ini diraih melalui operasi terpadu dan penegakan hukum yang konsisten.
Selain itu, aspek sosial diperkuat lewat Program Perhutanan Sosial yang telah memberikan akses pengelolaan lahan seluas 8,3 juta hektare kepada 1,4 juta kepala keluarga. Program ini tidak hanya mendukung pelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Inovasi Pendanaan untuk Taman Nasional
Kementerian Kehutanan saat ini juga tengah menggenjot inovasi pendanaan lewat Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 2026. Satgas ini bertugas merumuskan berbagai instrumen keuangan modern seperti kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, hingga skema blended finance untuk menopang kelestarian 57 taman nasional di tanah air.
Peluang Kemitraan Strategis dengan Inggris
Raja Juli menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk mempererat kemitraan strategis, terutama di bidang infrastruktur pasar karbon dan keuangan berkelanjutan. Sinergi ini diyakini mampu mengakselerasi perlindungan alam sekaligus membuka ruang ekonomi baru yang ramah lingkungan bagi masyarakat luas.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kekeringan Landa Tiga Kabupaten di Jateng, Ribuan Warga Kesulitan Air Bersih
LRT Sumsel Tambah 102 Perjalanan Selama Empat Hari untuk Akomodasi HUT ke-1.343 Palembang
Menteri Haji Resmi Buka International Islamic Expo 2026, Dorong Pariwisata Dua Arah dengan Saudi
Gubernur Malut Dorong Pemda Aktif Dampingi Kepala Desa Kelola Dana Desa