PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat perhatian terhadap kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026, ia menyampaikan bahwa pembangunan di wilayah ini tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta akses layanan dasar bagi masyarakat setempat.
Dua Mandat Utama BNPP
BNPP yang dibentuk sejak 2010 mengemban dua tugas pokok. Pertama, menyelesaikan persoalan batas negara. Kedua, mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Tito mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa isu perbatasan yang perlu diselesaikan dengan negara tetangga.
"Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan," kata Tito di hadapan anggota Komisi II DPR.
Nasionalisme dari Kesejahteraan
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak semata-mata soal infrastruktur. Lebih dari itu, hal ini menjadi fondasi untuk memperkuat rasa kebangsaan masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia. Ia menekankan bahwa kesejahteraan menjadi kunci utama menjaga keutuhan NKRI.
"Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain," jelasnya.
Suasana ruang rapat tampak serius ketika Tito memaparkan data dan temuan di lapangan. Ia sesekali menunjuk peta besar yang tergantung di dinding, memperlihatkan titik-titik rawan di sepanjang perbatasan darat dan laut.
Tantangan Negara Kepulauan
Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan yang berbeda dibanding negara berbasis daratan. Dengan perbatasan darat bersama tiga negara dan batas laut dengan sepuluh negara, pengelolaan kawasan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat.
"Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama," ungkapnya.
Apresiasi untuk Komisi II DPR
Tito memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan. Sejak Oktober tahun lalu, anggota Panja telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah strategis. Langkah ini dinilai menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” ungkapnya.
Isu Strategis di Lapangan
Beberapa isu strategis menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah penyelesaian persoalan batas di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan.
"Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat," beber Tito.
Ia menambahkan, kondisi jalan yang terputus sering kali menyulitkan aparat keamanan dan warga yang hendak berdagang atau mengakses layanan kesehatan.
Penguatan Peran BNPP
Lebih lanjut, Tito menilai penguatan peran BNPP menjadi langkah penting agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih efektif. Dengan kewenangan yang semakin kuat, berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan dapat terlaksana secara lebih terpadu.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus,” ujarnya.
Keterbatasan Pos Lintas Batas Negara
Tito juga menyoroti masih terbatasnya jumlah Pos Lintas Batas Negara yang saat ini baru berjumlah 15 titik. Menurutnya, kebutuhan pembangunan PLBN masih cukup besar, terutama di wilayah Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang memiliki bentang hampir 800 kilometer.
Pembangunan PLBN beserta infrastruktur pendukung dinilai akan memperkuat keamanan wilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat perbatasan tidak lagi merasa terisolasi dari pusat pembangunan nasional.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara Terkait Korupsi Pengadaan Chromebook yang Rugikan Negara Rp1,56 Triliun
LeBron James Tinggalkan Lakers, Dikabarkan Gabung Stephen Curry di Warriors
Puan Maharani Desak Tuntas Kasus Dugaan Intimidasi terhadap Dokter Icha di NTT
AC Milan Rekrut Goncalo Ramos dari PSG dengan Rekor Transfer 74 Juta Euro