PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera menyusun langkah taktis menghadapi dampak fenomena El Nino, yang puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Instruksi ini disampaikan langsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 Juni 2026, sebagai respons atas potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan yang mengancam berbagai wilayah.
Instruksi Langsung untuk Kepala Daerah
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya koordinasi internal di setiap daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mengumpulkan jajaran terkait. “Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat El Nino tidak hanya membawa lonjakan suhu, tetapi juga kekeringan berkepanjangan. Kondisi tersebut, menurut Tito, sangat berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih di sejumlah daerah.
Data Terpadu sebagai Basis Mitigasi
Pemerintah pusat, lanjut Tito, telah menyinkronkan data dari berbagai lembaga untuk menjadi acuan bersama. Data berkala dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, hingga Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU kini sudah tersedia. Sinkronisasi ini bertujuan agar seluruh wilayah bergerak menggunakan pemetaan risiko yang seragam.
Untuk menyamakan ritme kesiapsiagaan di lapangan, para gubernur didorong segera menggelar pertemuan virtual dengan jajaran bupati dan wali kota. Dengan begitu, setiap daerah dapat langsung menyesuaikan strategi berdasarkan data terbaru.
Sinergi Lintas Sektor dan Forkopimda
Tito juga meminta pemerintah daerah merapatkan barisan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, hingga pendamping pertanian. Sinergi ini dinilai krusial untuk mempercepat penanganan kedaruratan, terutama di sentra-sentra produksi pangan yang rentan terhadap kekeringan.
Ia memastikan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam dan telah menyiapkan sejumlah formula strategis. Sektor pertanian dan modifikasi cuaca menjadi fokus utama intervensi pusat.
“Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan,” urai Tito.
Peran Desa dalam Deteksi Dini
Di lini paling bawah, Tito mengingatkan agar peran pemerintah desa tidak dikesampingkan. Kepala desa beserta perangkatnya wajib mendeteksi dini setiap kemunculan titik api (hotspot). Tujuannya, agar kebakaran lahan berskala kecil tidak meluas menjadi bencana nasional.
“Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani,” kata Tito.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi El Nino tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari tingkat desa. Dengan rantai komando yang jelas dan data yang terpadu, diharapkan dampak buruk fenomena iklim ini dapat ditekan seminimal mungkin.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Jerman Hadapi Paraguay di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
Serikat Pekerja Malaysia Desak Pemerintah Adopsi Model Pengelolaan Royalti Musik ala Indonesia
Teknologi Kecantikan Non-Invasif XERF Hadir di Bali, Dorong Potensi Wisata Medis dan Wellness Tourism
Danantara Siap Bangun Rumah Murah di Lahan Hibah Lippo Group untuk MBR