Pemerintah Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan Resmi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) secara resmi menyatakan bahwa Kamboja bukan merupakan negara penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi status keberadaan WNI di negara tersebut.

Status PMI di Kamboja adalah Ilegal dan Korban TPPO

Menteri P2MI, Mukhtarudin, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menetapkan Kamboja sebagai lokasi penempatan tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, setiap PMI yang ditemukan bekerja di Kamboja dianggap berangkat secara ilegal atau merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Meskipun demikian, pemerintah menjamin akan tetap hadir untuk memfasilitasi dan membantu Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah di Kamboja, termasuk proses pemulangan.

Pemulangan 101 WNI dari Perusahaan Scamming di Kamboja

Sebagai bentuk komitmen perlindungan, pemerintah telah memulangkan 101 WNI yang menjadi korban dan bekerja di perusahaan scamming di Kamboja secara bertahap. Pemerintah memastikan bahwa seluruh WNI korban yang teridentifikasi akan dipulangkan ke tanah air.

Syarat Negara Penempatan PMI yang Resmi

Mukhtaruddin juga menjelaskan tiga syarat utama sebuah negara dapat ditetapkan sebagai tempat penempatan PMI yang resmi:

• Adanya regulasi yang jelas.
• Adanya jaminan sosial yang memadai.
• Adanya perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja.

Penempatan WNI hanya dilakukan di negara yang dinilai aman dan telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah tidak akan menempatkan warga negaranya di wilayah yang tidak memiliki jaminan keamanan dan perlindungan yang baik.

Myanmar Juga Bukan Negara Penempatan Resmi PMI

Selain Kamboja, Menteri Mukhtarudin juga menyoroti status Myanmar. Sama seperti Kamboja, Myanmar bukan merupakan negara penempatan resmi untuk PMI. Pemerintah mengantisipasi potensi munculnya kasus serupa yang melibatkan WNI di Myanmar.

Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan hanya mengikuti prosedur resmi penempatan kerja ke luar negeri untuk menghindari menjadi korban perdagangan orang atau pekerja ilegal.