RTM Malaysia Salah Sebut Prabowo Subianto sebagai Jokowi di KTT ASEAN

Lembaga penyiaran nasional Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), menjadi sorotan setelah melakukan kesalahan fatal dalam meliput Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur. RTM secara keliru menyebut Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Joko Widodo atau Jokowi.

Pendangan Pakar Hubungan Internasional

Faruq Arjuna Hendroy, Pengamat Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyayangkan kesalahan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran resmi pemerintah Malaysia ini. Menurutnya, dalam forum internasional seperti KTT ASEAN yang sangat menjunjung tinggi protokol, detail seperti nama kepala negara, bendera, dan nama negara adalah hal yang wajib diperhatikan dengan seksama.

Kesalahan ini, menurut Faruq yang juga merupakan Master Candidate of Peace and Conflict Studies The University of Queensland, berpotensi merusak citra Malaysia sebagai tuan rumah forum internasional. "Malaysia bisa dianggap abai, ceroboh, atau bahkan tidak menghargai tamu delegasi yang datang," ujarnya.

Sejarah Kesalahan Serupa Malaysia terhadap Indonesia

Faruq mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya Malaysia melakukan kesalahan protokoler yang melibatkan Indonesia. Pada tahun 2017, saat Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games, terjadi insiden yang lebih parah di mana bendera Indonesia, Merah Putih, dikibarkan terbalik sehingga menyerupai bendera Polandia.

Insiden bendera terbalik kala itu memicu reaksi yang lebih keras, bahkan sampai menyebabkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta didemo oleh massa. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia akhirnya memilih untuk memaafkan kesalahan tersebut.

Dampak dan Harapan Ke Depan

Meski menimbulkan kekecewaan, Faruq memperkirakan insiden salah sebut nama Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan berujung pada ketegangan bilateral yang serius antara Indonesia dan Malaysia. Ia meyakini bahwa kedua negara akan tetap mengedepankan harmonisasi hubungan.

"Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya relatif harmonis. Ada riak kecil, tapi tidak sampai memicu ketegangan yang lebih besar," pungkasnya.

Kesalahan seperti ini, meski terlihat sepele, menyoroti pentingnya verifikasi informasi, terutama dalam konteks pemberitaan media resmi untuk acara berlevel internasional. Verifikasi sederhana, seperti pencarian informasi online, seharusnya dapat mencegah kesalahan protokoler semacam ini terjadi.