Tim Bon Jowi Sebut Jokowi Psikopat Jika Sengaja Tak Tunjukkan Ijazah Asli
Isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Anggota tim Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi), Lukas Warso, melontarkan pernyataan kontroversial mengenai Presiden ke-7 RI ini.
Pernyataan Kontroversial Lukas Warso Soal Ijazah Jokowi
Lukas Warso menyatakan bahwa Jokowi bisa disebut sebagai psikopat jika memang memiliki ijazah asli namun sengaja tidak menunjukkannya kepada publik. Awalnya, Lukas mengaku tidak memedulikan isu ini ketika pertama kali dimunculkan oleh Bambang Tri Mulyono pada tahun 2022.
Perkembangan Terkini Kasus Ijazah Jokowi
Ketertarikan Lukas pada kasus ini muncul kembali pada April 2025 setelah kader PSI, Dian Sandi Utama, mengunggah foto ijazah Jokowi. Unggahan ini kemudian dikaji oleh Roy Suryo dan tim.
Lukas menjelaskan: "Dari proses yang sudah saya amati, persentase bahwa Jokowi tidak punya ijazah semakin meningkat. Saya mulai tertarik setelah Dian Sandi Utama memposting ijazah Jokowi."
Analisis Kemungkinan Kepemilikan Ijazah Jokowi
Meski kemungkinan Jokowi memiliki ijazah tetap terbuka, Lukas menyatakan bahwa peluangnya sangat kecil berdasarkan proses yang telah dijalaninya. "Saya selalu jawab kemungkinan itu selalu ada. Tapi melihat proses yang ada sekarang, kecil kemungkinannya," tegasnya.
Dugaan Motif Psikologis di Balik Kontroversi Ijazah
Lukas mengemukakan analisis psikologis yang mengejutkan: "Kalau benar Jokowi punya ijazah asli tapi tidak mau menunjukkan, berarti dia mengalami problem psikopat. Jadi dia ingin mengerjain bangsa ini."
Menariknya, teori ini dipercaya oleh berbagai kalangan, termasuk beberapa akademisi. "Bahkan beberapa guru besar percaya teori itu bahwa kita sedang dipermainkan Jokowi," jelas Lukas.
Kasus ijazah Jokowi terus menjadi perbincangan publik dan menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak.
Artikel Terkait
Roy Suryo Paparkan Dugaan Ciri Fisik Ijazah Palsu Jokowi ke Penyidik
Partai Prima Tantang NasDem: Jika Naikkan Threshold, Jangan Tanggung-Tanggung
Pengamat Kritik Dukungan Jokowi untuk Revisi UU KPK, Sebut Upaya Lepas Tanggung Jawab
Pengamat Kritik Usulan Naikkan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen