Insan memperingatkan bahwa langkah ini akan mengalihkan partisipasi langsung rakyat kepada elite di DPRD. Hal ini justru berpotensi meningkatkan arogansi kepala daerah.
"Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat apalagi jika dipilih DPRD," tegasnya.
Mitos Penghematan Biaya Politik
Alasan penghematan biaya politik dalam wacana pilkada melalui DPRD juga ditepis. Insan menyatakan bahwa ongkos politik bisa sama atau bahkan lebih besar.
"Bisa jadi, ongkos politiknya sama atau bahkan lebih besar karena para elite DPRD ini sulit dilobi dengan jumlah uang yang kecil," pungkas Insan Praditya Anugrah.
Wacana perubahan sistem pilkada ini terus menjadi perdebatan, menyoroti dinamika kekuasaan antara kepentingan elite politik dan partisipasi langsung masyarakat dalam demokrasi.
Artikel Terkait
Pengakuan Yusril Ihza Mundur Demi Gus Dur Jadi Presiden 1999: Fakta Sejarah Terungkap
Hashim Djojohadikusumo Bantah Isu Lahan Sawit Prabowo: Klarifikasi Lengkap dan Fakta
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ditahan KPK, PDIP Sindir Elite Mencla-Mencle
Presiden Prabowo Tegaskan Menteri Harus Setia pada Rakyat, Bukan Individu: Benny K Harman Tanggapi