Insiden TNI di Kalbar: Ujian Penegakan Hukum di Tengah Investasi China

Kebijakan investasi China di Indonesia era Presiden Joko Widodo diuji oleh insiden penyerangan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat. Pengamat menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tegas menegakkan hukum tanpa terhambat oleh hubungan investasi.

Karpet Merah Investasi vs Kedaulatan Hukum

Efriza dari Citra Institute menyoroti bahwa narasi 'karpet merah' untuk menarik investor China tidak boleh mengintervensi proses hukum. Insiden di Kalbar ini menjadi ujian pertama bagi pemerintahan baru dalam membedakan kerja sama ekonomi dan penegakan kedaulatan hukum.

Pentingnya Ketegasan Pemerintah Prabowo

Menurut analisis, pernyataan atau langkah konkret Presiden Prabowo terkait kasus ini sangat dinantikan. Tindakan tegas akan menjadi penanda bahwa negara hadir dan berdaulat, mampu melindungi aparatnya serta menjaga martabat nasional, terlepas dari kepentingan investasi asing.

Investasi Tidak Boleh Abaikan Kedaulatan

Efriza menegaskan, kebijakan investasi tidak boleh menyebabkan terabaikannya kedaulatan negara. Kasus pidana yang melibatkan warga negara asing harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, tanpa ada kesan bahwa Indonesia direndahkan karena ketergantungan ekonomi.

Insiden ini menyoroti tantangan kompleks antara menjaga hubungan ekonomi strategis dengan China dan memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif di dalam negeri.