Menanti Sikap PKS di Pilkada DPRD: Pilih Kekuasaan atau Modal Politik Jangka Panjang?

Publik masih menantikan sikap final Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Posisi partai ini dinilai sedang dalam fase kalkulasi politik yang sangat krusial.

Dilema PKS: Keuntungan Jangka Pendek vs Konsistensi Sikap

Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyebut PKS dihadapkan pada pilihan strategis. Di satu sisi, ada tawaran kenyamanan berada dalam lingkar kekuasaan saat ini. Di sisi lain, peluang untuk menjaga konsistensi sikap guna membangun modal politik berharga untuk Pemilu 2029.

"PKS sedang menghitung arah, memilih kenyamanan menabung uang dalam kekuasaan hari ini atau konsistensi sikap untuk menabung suara menuju Pemilu 2029," ujar Alip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Januari 2026.

Analisis Matematis Politik: Posisi PKS Tidak Menentukan

Secara matematis politik, posisi PKS tidak akan bersifat menentukan jika bergabung dengan barisan pendukung Pilkada DPRD. Koalisi pendukung kebijakan ini telah diyakini memiliki suara cukup untuk memenangkan voting di parlemen, dengan atau tanpa dukungan PKS.

Oleh karena itu, Alip menilai langkah yang lebih rasional secara politik bagi PKS adalah mengambil posisi berseberangan. "Bergabung dengan koalisi Pilkada DPRD tidak menambah nilai politik apapun bagi PKS," jelasnya.

Peluang Koalisi Baru dan Posisi Moral

Jika PKS bersikap menolak dan bersatu dengan PDIP yang telah tegas menolak wacana ini, mereka berpotensi tampil sebagai kekuatan moral. Posisi ini dapat membangun citra sebagai partai yang berpihak pada rakyat dan menjaga marwah reformasi.

Sikap ini juga berpotensi melahirkan konfigurasi politik baru yang menarik, yaitu koalisi nasionalis-religius dengan daya tarik elektoral yang kuat. Alip menyebutnya secara simbolik sebagai "koalisi merah-putih sejati", dengan PDIP mewakili merah dan PKS mewakili putih.

Pertaruhan Citra di Mata Publik

Pilihan PKS ini menjadi pertaruhan citra yang signifikan. "Publik sedang menunggu, apakah PKS akan tenggelam dalam pelukan kekuasaan, atau berdiri sebagai partai yang tetap kritis ketika demokrasi dibajak oleh kepentingan elite," pungkas Alip.

Hingga saat ini, mayoritas partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan PAN telah menyatakan dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD. Sementara itu, PDIP telah secara tegas menolak wacana tersebut, meninggalkan PKS dalam posisi yang diamati secara ketat oleh berbagai pihak.