Surat edaran ini dikeluarkan menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dibuka pada Sabtu (10/1/2026) di Beach City International Jakarta, Ancol. Rakernas menjadi forum strategis partai untuk menegaskan sikap dan agenda ke depan, dengan pemberantasan korupsi sebagai poin utama.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa partai mendukung penegakan hukum yang kuat dan independen. "Kita butuh penegak hukum yang powerfull, namun tidak dibajak untuk kepentingan menghabisi lawan politik atau bisnis. Peningkatan kesejahteraan polisi, jaksa, dan hakim juga menjadi perhatian partai," jelas Guntur.
Komitmen Internal dan Penyebab Bencana Alam
PDIP berkomitmen untuk terus melakukan edukasi antikorupsi secara internal kepada kadernya melalui sekolah partai. Rakernas juga membahas langkah perbaikan agar pendanaan politik dapat berjalan lebih transparan.
Selain itu, partai menyoroti korelasi antara korupsi dan tata kelola yang buruk di sektor kehutanan dan sumber daya alam dengan parahnya dampak bencana alam di Sumatra. "Hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depan," tegas Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya good governance untuk mencegah bencana ekologis.
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Akui Keaslian Ijazah Jokowi? Klarifikasi Peradi Bersatu
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyentuh 2,92%
Respons PDIP Soal Ambisi Kaesang & PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029
Megawati Institute Resmi Berdiri: Ketua Umum PDIP Resmikan Think Tank di HUT ke-53 Partai