Prodem Ingatkan Presiden Prabowo: Jangan Masuk Jebakan, Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

PARADAPOS.COM – Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) secara resmi telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Inti surat tersebut adalah penguatan pandangan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Presiden merupakan mandat konstitusi dan amanah reformasi 1998 yang tidak boleh diganggu gugat.

Peringatan Keras: Wacana Pemindahan Polri Bisa Berbahaya

Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule, memberikan peringatan tegas. Menurutnya, wacana memindahkan posisi Polri ke bawah kementerian bukan hanya langkah mundur, tetapi juga berpotensi membawa malapetaka bagi bangsa, negara, dan marwah Presiden sendiri.

Iwan Sumule, yang juga merupakan pendiri Forum Kota (Forkot) sebagai bagian dari gerakan reformasi 1998, menekankan prinsip fundamental: semua institusi sipil yang dipersenjatai harus berada langsung di bawah komando Presiden.

“Sipil yang dipersenjatai itu bahaya kalau berada di bawah kementerian, bisa membahayakan Presiden. Semua yang sifatnya bersenjata itu harus tetap berada di bawah komando langsung Presiden,” tegas Iwan Sumule seperti dikutip dari RMOL, Selasa, 27 Januari 2026.

Belajar dari Venezuela: Risiko Fragmentasi Komando Keamanan

Aktivis 98 ini kemudian mengajak berkaca pada insiden penculikan presiden di Venezuela. Ia menganalisis bahwa Istana Nicolas Maduro bisa dengan mudah diterobos karena tidak adanya komando nasional yang terpusat. Situasi ini menciptakan fragmentasi dalam sistem keamanan dan kelambanan respons pasukan.

“Tidak mungkin Maduro bisa gampang diculik kalau tidak ada kebocoran. Kalau Polri di bawah Presiden, maka marwah komando bisa kuat. Polri juga dapat merespons dinamika stabilitas keamanan dengan lebih gesit tanpa hambatan birokrasi,” jelas Iwan.

Harapan Prodem: Surat Menjadi Rujukan Kebijakan Presiden Prabowo

Lebih lanjut, Iwan Sumule berharap surat dari Prodem ini dapat dijadikan rujukan penting oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil kebijakan strategis. Dia mengkhawatirkan adanya upaya penjebakan oleh pihak-pihak yang mengklaim diri prodemokrasi, namun sebenarnya berniat mendegradasi kewibawaan Presiden.

“Kita harus lawan pihak-pihak yang seolah prodemokrasi tapi sebenarnya ingin menjebak Presiden. Mereka cuma ingin preteli wibawa Presiden,” tegasnya.

Penghormatan pada Amanah Reformasi 1998

Iwan menutup dengan menegaskan bahwa mempertahankan posisi Polri saat ini adalah bentuk penghormatan pada perjuangan reformasi. Langkah ini dinilai tepat bagi Presiden Prabowo untuk menjaga warisan sejarah sekaligus mewujudkan Polri yang profesional, netral, dan bebas dari pengaruh politik praktis.

“Sebagai bentuk penghormatan kita pada amanah perjuangan reformasi 1998, mempertahankan posisi Polri saat ini merupakan langkah tepat bagi Presiden Prabowo dalam menjaga warisan sejarah dalam mewujudkan Kepolisian yang profesional, netral dan terbebas dari segala bentuk pengaruh politik praktis,” tutup Iwan Sumule.