Pengamat Kritik Jokowi Soal Wacana Cawapres Gibran di Periode Kedua Prabowo

PARADAPOS.COM - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendapatkan kritik tajam dari kalangan pengamat politik. Kritik ini muncul menyusul wacana yang dianggap terlalu dini mengenai kemungkinan pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri kembali pada periode kedua. Pengamat menilai Jokowi seharusnya lebih menahan diri dan menghormati proses pemerintahan yang baru akan dimulai.

Pesan untuk Menahan Diri dan Hormati Proses

M. Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa sebagai mantan presiden, Jokowi semestinya menunjukkan rasa hormat kepada seluruh partai politik yang saat ini fokus mendukung pemerintahan baru. Menurutnya, fokus seharusnya diberikan pada pengawalan program kerja Prabowo-Gibran, bukan pada pembahasan kelanjutan politik yang masih sangat jauh di depan.

Dengan nada tegas, Jamiluddin menyampaikan kritiknya. “Jokowi seharusnya malu dengan ambisinya tersebut. Sebab, pemerintahan Prabowo belum berjalan dua tahun sudah mengumbar aurat ingin tetap berkuasa melalui anaknya,” tegasnya.

Prabowo Perlu Ruang Memilih Secara Mandiri

Lebih lanjut, Jamiluddin menekankan pentingnya memberikan ruang gerak penuh kepada Prabowo Subianto. Ia berpendapat bahwa Presiden terpilih itu perlu memiliki kebebasan untuk menentukan calon pendampingnya di masa depan berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kinerja nyata, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu.

Dalam penutupannya, pengamat itu kembali menegaskan pesannya. “Biarkan Prabowo memilih cawapresnya yang memang berprestasi. Dengan begitu, Jokowi sudah menanggalkan kepentingan pribadi dan keluarganya untuk memilih pemimpin di negeri tercinta,” pungkas Jamiluddin.

Komentar ini menyoroti dinamika politik pasca-peralihan kepemimpinan, di mana peran mantan pemimpin dalam membangun narasi politik ke depan sering menjadi bahan perdebatan. Wacana yang muncul terlalu cepat dinilai dapat mengalihkan perhatian dari agenda prioritas pemerintahan yang baru akan dilantik.