Pakar Nilai ART dengan AS Cerminkan Kegagalan Negosiasi Tim Ekonomi

PARADAPOS.COM - Pakar ekonomi politik, Ichsanudin Noorsy, menilai Perjanjian Dagang Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika Serikat mencerminkan kegagalan negosiasi tim ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara eksklusif, Noorsy menyoroti asimetri informasi yang dinilainya menyebabkan ketidaksetaraan dalam perjanjian tersebut, yang menuai kritik karena dianggap mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional.

Analisis Terhadap Proses Negosiasi

Menurut Ichsanudin Noorsy, peran fundamental seorang negosiator internasional adalah meminimalkan kesenjangan informasi atau asimetri informasi antara kedua belah pihak. Tanpa langkah ini, kata dia, fondasi perjanjian menjadi timpang sejak awal.

“Saya tidak melihat negosiator di Indonesia, dari Indonesia, itu meminimalkan informasi asimetri. Sehingga dalam negosiasinya timpang,” tegasnya dalam wawancara yang dilakukan di kawasan Jakarta Timur, Rabu (25/2/2026) malam.

Poin-Poin Di Luar Urusan Dagang Langsung

Noorsy kemudian menguraikan bukti ketidaksetaraan yang ia lihat dalam draf perjanjian. Ia menyatakan bahwa cakupan ART meluas jauh di luar isu perdagangan barang dan jasa bilateral, memasuki ranah kebijakan luar negeri dan ekonomi yang lebih luas.

“Kan yang diperjanjikan akhirnya ujungnya bukan cuma sekadar perdagangan. Ada persoalan geopolitik, ada persoalan larangan untuk ikut-ikutan memvonis ekonomi pihak yang tidak disetujui oleh Amerika,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Ada kemudian larangan juga mesti melakukan satu tindakan sepihak. Kan tidak imbang, tidak setara.”

Sindiran Terhadap Kapasitas Tim Negosiator

Berdasarkan analisisnya itu, Ichsanudin Noorsy dengan tegas menyebut kinerja tim ekonomi pemerintah sebagai sebuah kegagalan. Kritiknya disampaikan dengan sindiran yang cukup tajam mengenai kapasitas para negosiator tersebut.

“Makanya saya bilang bukan negosiator tadi. Itu alasan saya, bisa jadi janitor jadinya. Karena dia tidak punya informasi yang cukup,” lanjut Noorsy menegaskan pandangannya.

Pernyataan pakar ekonomi politik ini menyiratkan kekhawatiran mendalam bahwa kelemahan dalam proses negosiasi dapat berimbas jangka panjang, tidak hanya pada kerugian ekonomi tetapi juga pada ruang gerak kebijakan strategis Indonesia di panggung global.