Pengamat Nilai Langkah Seskab Teddy Tanggapi Langsung Kritik Dino Patti Djalal Sebagai Kekeliruan

PARADAPOS.COM - Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, menilai langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang merespons langsung kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal adalah sebuah kekeliruan. Menurut Emrus, dalam struktur komunikasi pemerintahan, tugas untuk mengklarifikasi program atau menangkis kritik publik seharusnya berada di pundak Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang dipimpin oleh Muhammad Qodari, bukan seorang sekretaris kabinet yang memiliki fungsi teknis.

Diskusi ini mencuat setelah Dino Patti Djalal menyuarakan kekhawatiran mengenai frekuensi dan biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih membiarkan Bakom atau juru bicara presiden yang angkat bicara, Teddy justru maju ke depan untuk memberikan bantahan. Hal inilah yang kemudian disorot tajam oleh Emrus dari sudut pandang tata kelola komunikasi pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Kabinet dan Bakom

"Kalau dari sudut komunikasi politik, seharusnya Bung Teddy tidak memberi respons itu. Yang merespons itu Bakom, juru bicara Presiden," kata Emrus saat diwawancarai pada Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan secara rinci bahwa posisi sekretaris kabinet memiliki fungsi utama yang bersifat teknis-administratif dalam pemerintahan. Pejabat di posisi tersebut, lanjut Emrus, sebaiknya tidak mengambil peran yang berada di luar lingkup tugas dan kewenangannya. Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan kejelasan alur koordinasi di lingkungan istana.

"Kalau menyampaikan program kebijakan maupun meng-counter isu, itu seharusnya dilakukan oleh Kepala Bakom Pak Qodari. Karena itu memang job description-nya," ujarnya.

Emrus menegaskan bahwa setiap pejabat negara, mulai dari menteri hingga sekretaris kabinet, idealnya hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan bidang tugasnya. "Jangan sampai menteri, termasuk Seskab, mengambil alih tugas yang bukan job description-nya," kata dia.

Substansi Respons yang Keliru

Selain menyoroti aspek kelembagaan, Emrus juga mengkritik substansi respons yang disampaikan Teddy. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaat dari setiap kebijakan yang mendapat sorotan publik, ketimbang terlibat dalam perdebatan personal dengan pengkritik.

Emrus menilai posisi pemerintah berbeda dengan pengamat, akademisi, maupun kritikus. Pemerintah, kata dia, memiliki akses penuh terhadap data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. "Justru orang yang menjabat di pemerintahan menjelaskan. Karena mereka punya sumber data, mereka punya pengaruh," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran negara menuntut adanya transparansi yang lebih besar kepada masyarakat. "Kalau kita menjelaskan sesuatu yang menyangkut penggunaan dana negara, dana masyarakat, dana pajak, harus rigid. Harus dijelaskan secara lengkap," katanya.

Dalam kesempatan itu, Emrus juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka efektivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, termasuk hasil konkret yang diperoleh dari setiap perjalanan diplomatik. Menurut dia, publik berhak mengetahui manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut.

Ia mencontohkan penjelasan mengenai jumlah rombongan yang ikut dalam kunjungan luar negeri. Menurutnya, pengurangan jumlah delegasi belum otomatis menunjukkan efisiensi apabila tidak disertai penjelasan mengenai ukuran keberhasilan dan efektivitasnya. "Kalau memang lebih efektif 60 orang dibanding 120 orang, jelaskan. Kenapa 60? Apakah bisa lebih sedikit lagi? Apa indikator efektivitasnya?" ujarnya.

Emrus menilai pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan komunikasi pada capaian dan hasil yang diperoleh dari kunjungan luar negeri, bukan membandingkan jumlah rombongan dengan pemerintahan sebelumnya. "Sejatinya yang dijelaskan itu tujuan kunjungan dan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Itu yang penting diketahui publik," katanya.

Menurut Emrus, prinsip akuntabilitas menjadi penting karena seluruh kegiatan kenegaraan yang menggunakan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. "Oleh karena menggunakan dana masyarakat, maka ada tanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci manfaat dan efektivitasnya," ujar dia.

Tanggapan Teddy ke Dino

Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan langsung terhadap kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya yang diunggah pada laman YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (1/6/2026), Teddy mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh diplomat senior itu.

Tetapi, Teddy menilai ada beberapa fakta di lapangan yang perlu diluruskan agar tidak memicu salah paham di masyarakat terkait efisiensi anggaran negara dan dinamika hubungan internasional.

"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan," ujar Teddy.

Poin utama yang diluruskan Teddy perihal pembiayaan dinas luar negeri presiden. Menjawab kekhawatiran publik mengenai beban anggaran, Teddy menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara. "Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy.

Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien. Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini yang diklaimnya jauh lebih ramping jika disandingkan dengan era ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan. "Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," jelas Teddy.

Teddy juga menanggapi masukan mengenai tata kelola waktu diplomasi, di mana muncul usulan agar jadwal kunjungan luar negeri idealnya dipersiapkan satu tahun sebelumnya. Menurut Seskab, aturan kaku seperti itu sulit diterapkan mengingat situasi geopolitik global saat ini menuntut respons yang cepat dan adaptif dari kepala negara. "Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," tuturnya.

Teddy juga menekankan intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang guna mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis dunia. Penentuan prioritas pertemuan, kata Teddy, sepenuhnya berada di bawah pertimbangan matang Presiden dan Menteri Luar Negeri. "Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas," ungkapnya.

Dino Sampaikan 5 Saran

Sebelumnya mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menyampaikan 5 saran kepada Presiden Prabowo Subianto yang sering ke luar negeri. Menurut Dino, Prabowo merupakan Presiden yang paling sering ke luar negeri.

"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal, Sabtu (30/5/2026).

Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Ia menuturkan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar. Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya. "Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.

Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto. "Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.

Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya sebagai sahabat lama Prabowo. "Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.