Uskup Agung Merauke Sesalkan Film Pesta Babi Dinilai Sarat Propaganda dan Fitnah

PARADAPOS.COM - Kontroversi film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita' memicu reaksi keras dari Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi. Ia menilai film tersebut sarat dengan propaganda dan narasi sepihak, serta merasa pihaknya difitnah terkait proyek pembangunan di Papua Selatan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Keuskupan Agung Merauke, Sabtu, 23 Mei 2026, Mandagi menegaskan bahwa dokumenter itu mengabaikan pandangan langsung dari Gereja Katolik yang selama ini berada di tengah masyarakat Papua.

Kritik terhadap Metode dan Narasi Film

Uskup Agung Mandagi secara spesifik mempertanyakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh pembuat film. Menurutnya, tidak ada upaya untuk menggali pandangan dari para pastor yang bertugas langsung di lapangan atau dari pihak keuskupan setempat. Ia menilai keputusan untuk mewawancarai tokoh dari keuskupan lain, seperti Bernardus Bofitwos Baru yang dikenal kritis terhadap proyek berskala besar di Papua, menunjukkan adanya agenda tertentu sejak awal produksi.

“Mengapa mereka tidak bertanya kepada uskup atau pastor-pastor yang bertugas di lapangan. Mereka hanya mendengar pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama dengan pembuat film tersebut,” ujarnya dalam wawancara video yang dikutip pada Sabtu lalu. Baginya, pendekatan semacam ini bukanlah jurnalisme yang berimbang, melainkan pemilihan narasi yang sudah direncanakan.

Bantahan Terkait Proyek Strategis Nasional

Film 'Pesta Babi' menyoroti perluasan kawasan pangan dan perkebunan kelapa sawit yang disebut berdampak pada lahan adat masyarakat Papua. Dokumenter itu juga menggambarkan perubahan hutan adat menjadi kawasan industri. Namun, Mandagi membantah keras anggapan bahwa Keuskupan Agung Merauke mendukung proyek strategis nasional (PSN) atau bekerja sama dengan perusahaan perkebunan.

Tuduhan tersebut, lanjutnya, sangat tidak berdasar dan merupakan fitnah besar. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam pembukaan lahan hutan seperti yang disiratkan dalam film. “Kami tidak diajak bicara, tapi justru dituduh,” katanya dengan nada kecewa.

Makna Sakral 'Pesta Babi' yang Diselewengkan

Selain persoalan substansi proyek, Mandagi juga menyoroti penggunaan istilah 'pesta babi' dalam judul dan isi film. Menurutnya, tradisi ini memiliki makna sakral di sejumlah komunitas adat Papua dan tidak bisa digeneralisasi sebagai budaya seluruh wilayah Papua. Ia menilai penggunaan simbol budaya untuk kepentingan politik justru melukai masyarakat adat.

“Pesta babi adalah sesuatu yang sakral. Pesta ini memperkuat persaudaraan dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jika digunakan film itu sebagai komoditas politik dan alat propaganda, film itu menjadi penghinaan bagi orang Papua,” kecamnya dengan nada tegas.

Diam sebagai Keputusan Pastoral

Menanggapi pertanyaan mengapa ia jarang angkat bicara secara terbuka mengenai proyek pembangunan di Papua Selatan, Mandagi menjelaskan bahwa sikap diamnya bukanlah bentuk dukungan. Sebaliknya, itu adalah keputusan pastoral yang telah dipertimbangkan secara matang. Ia khawatir pernyataannya akan dipelintir dan justru memecah belah umat.

“Diam juga merupakan cara untuk melawan. Jika saya berbicara, kata-kata saya akan diputarbalikkan dan dapat memecah belah Gereja,” pungkasnya dalam pernyataan yang dirilis ke publik. Baginya, dalam situasi yang sarat kepentingan politik, keheningan kadang menjadi bentuk perlawanan yang paling bijak.