PARADAPOS.COM - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI angkat bicara soal polemik demonstrasi mahasiswa yang belakangan disebut sebagai aksi bayaran. Sekretaris Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menyatakan keyakinannya bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam insiden tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima sejumlah uang setelah bertemu dengan Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden pada pertengahan Juni 2026.
Pengakuan Sepihak yang Perlu Diverifikasi
Bambang Haryadi menekankan bahwa klaim yang dilontarkan oleh Abdimaludin masih bersifat sepihak. Menurutnya, pernyataan tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan apa pun. Di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026, ia menyampaikan pandangannya kepada awak media.
"Ini kan baru pengakuan sepihak dari teman-teman mahasiswa, Ketua BEM ya? Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Jadi, biarlah itu berproses," ujarnya.
Ia menambahkan, jika memang ada pihak lain yang bermain di balik layar, hal itu harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku. Bambang menegaskan, Fraksi Gerindra tidak ingin berspekulasi berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Keyakinan Fraksi: Tak Ada Kaitan dengan Gibran
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa pihaknya yakin betul tidak ada hubungan antara Wakil Presiden Gibran dengan aksi demonstrasi yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia mengakui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, namun ia menolak mengaitkannya dengan Gibran.
"Tapi saya yakin tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Saya yakin, mungkin ya ada pihak-pihak lain, kita tidak tahu," jelasnya.
Suasana di ruang fraksi tampak tenang saat ia menyampaikan pernyataan itu. Bambang berbicara dengan nada hati-hati, seolah menimbang setiap kata yang keluar. Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus solid mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai satu kesatuan.
"Dan kita selalu, apa namanya, menjaga dan mensupport pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini karena ini satu kesatuan," tegasnya.
Peringatan soal Upaya Memecah Belah
Bambang juga mengingatkan publik agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. Menurutnya, ada potensi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk merusak hubungan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
"Jangan sampai ini isu-isu ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat satu apa, jurang pemisah lah antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena prinsipnya Presiden dan Wakil Presiden sampai saat sekarang kami melihat hubungannya sangat-sangat baik dan saling support satu sama lain," pungkasnya.
Kronologi Pertemuan dan Pengakuan Mahasiswa
Sebelum kontroversi ini mencuat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Istana Wakil Presiden pada Senin, 15 Juni 2026. Pertemuan tersebut digelar setelah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Saat itu, koordinator aksi yang juga Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, sempat membantah adanya setingan politik di balik gerakan mereka.
Namun, situasi berubah sepekan kemudian. Abdi justru mengakui adanya aliran dana setelah pertemuan dengan Wapres Gibran. Ia menyebutkan, uang yang dijanjikan awalnya mencapai Rp300 juta, namun ia baru menerima 20 persen dari jumlah tersebut.
"Terkait uang itu, memang saya terima 20 persen," aku Abdi dalam video interogasi internal yang kemudian viral di akun Instagram @soalunsrat pada Selasa, 23 Juni 2026.
Pengakuan inilah yang kemudian memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Fraksi Gerindra yang kini meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada proses hukum yang jelas.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pengamat Hukum: Polemik Ijazah Jokowi Harus Dibuktikan di Persidangan
Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi Dinilai Perlu Pendekatan Profesional demi Cegah Eskalasi Politik
Prabowo Soroti Peran Unik TNI-Polri di Sektor Pertanian: Hanya di Indonesia Polisi Urus Sawah
Roy Suryo Sebut Penjemputan Paksa oleh Polisi Brutal dan Seperti Adegan Film G30S/PKI