Ganjar menegaskan, harus ada hal yang dilanggar oleh orang yang akan dimakzulkan untuk bisa menjadi dasar.
“Apakah itu janjinya, apakah itu konstitusi, atau peraturan undang-undang, baru kita bisa menginjak ke tahapan berikutnya,” ucapnya.
Pasangan Mahfud MD pada Pilpres 2024 ini menilai, isu pemakzulan ini merupakan warning untuk siapa pun.
“Siapa pun harus berhati-hati, sehingga Presiden harus melaksanakan aturan. Dan siapa pun yang akan berpikr untuk memakzulkan juga harus melihat di mana letak pelanggarannya,” ungkapnya. (nra/ida)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: metropekalongan.jawapos.com
Artikel Terkait
Pratikno Temui Jokowi di Solo, Diduga Bahas Kasus Ijazah UGM: Fakta dan Analisis
Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hanya Simbolik? Analisis Kritik Pengamat
Firman Tendry Kritik Pemberantasan Korupsi: Negara Produksi Hukum Koruptif, Janji Antartika Hanya Gimmick?
OTT KPK Terhadap Oknum Jaksa: On The Track dan Bebas Nuansa Politis, Ini Kata Pakar