PARADAPOS.COM -Sejumlah kalangan masyarakat tidak setuju dengan ide pemerintah memangkas gaji karyawan swasta dan ASN untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3 persen.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan perumahan dan lahannya terlebih dahulu sebelum memangkas uang dan hak rakyat.
"Jangan pernah pemerintah memotong uang rakyat tanpa izin dan tanpa konsultasi publik apalagi kalau persepsi publik trustnya rendah," tegas Mardani di acara diskusi virtual Tapera : Bisakah Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
Pemerintah juga diminta untuk menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme Tapera itu sebelum memotong gaji rakyat secara sepihak.
Artikel Terkait
PP Himmah Dukung Roy Suryo Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Rocky Gerung Kritik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Sejarah Bukan Permainan Survei
SBY Buka Suara Soal Kemampuan Meramal Masa Depan: Bukan Klenik, Tapi Futurology
Amien Rais Klaim Jokowi Tidak Punya Ijazah, Tanggapi 8 Tersangka Kasus Polda Metro