PARADAPOS.COM -Sejumlah kalangan masyarakat tidak setuju dengan ide pemerintah memangkas gaji karyawan swasta dan ASN untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3 persen.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan perumahan dan lahannya terlebih dahulu sebelum memangkas uang dan hak rakyat.
"Jangan pernah pemerintah memotong uang rakyat tanpa izin dan tanpa konsultasi publik apalagi kalau persepsi publik trustnya rendah," tegas Mardani di acara diskusi virtual Tapera : Bisakah Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
Pemerintah juga diminta untuk menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme Tapera itu sebelum memotong gaji rakyat secara sepihak.
Artikel Terkait
Kritik Ahli: Pembangunan Infrastruktur Jokowi Masif Tapi Tidak Merata, Ini Analisisnya
Reshuffle Kabinet Prabowo: Juda Agung Calon Wamenkeu, Sugiono Digeser ke Menko PMK?
Kritik Sejarawan JJ Rizal: Menteri Muda Era Revolusi vs Menteri Barbie Masa Kini
Menteri PU Dody Hanggodo Terbata-bata Didesak DPR Soal Anggaran Bencana