PARADAPOS.COM -Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, menunjukkan ada permasalahan serius.
Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, selama ini IKN jadi proyek ambisius Presiden Jokowi, yang dibangun di tengah kondisi ekonomi sulit dan utang menggunung.
"Kebijakan pemindahan ibu kota sangat dipaksakan dengan tanpa memperhitungkan banyak faktor, serta sangat minim melibatkan publik," kata Andi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/6).
Analis Politik Universitas Nasional itu menyarankan, pembangunan IKN sebaiknya disetop dan dilakukan audit serta perencanaan baru. Jangan menuruti obsesi Jokowi yang seolah ingin meninggalkan legacy.
"Jika tetap dilanjutkan, desainnya seperti small city saja, seperti Putrajaya di Malaysia. Sehingga tidak harus menggerus anggaran besar negara," pungkas Andi.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi kini telah menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai Plt kepala Otorita IKN. Sementara wakil kepala Otorita IKN diisi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.
Pengunduran diri Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) menjadi sorotan banyak pihak. Rumor yang beredar, alasan mundur antara lain berhubungan dengan gaji yang belum dibayarkan.
Selanjutnya ada permasalahan lahan, antara masyarakat adat dan pemerintah, juga tak kunjung usai. Target-target pembangunan, infrastruktur, hingga kini juga belum menunjukkan progres.
Terlebih Presiden Joko Widodo berencana menggelar upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, 17 Agustus 2024 mendatang.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Hendrajit: Reformasi Jilid II Perlu Evaluasi Mendalam, Bukan Sekadar Ulang Skenario Lama
Tangisan Kepala BGN di Podcast Picu Gelombang Kritik, Warganet Kaitkan dengan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet
Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Dikecam Usai Beri Nama Sarkastis pada Kucing yang Dianggap Hina Prabowo
Amien Rais Kritik Keras Prabowo: Sebut Presiden Tak Berani Ubah Struktur Kekuasaan Warisan Jokowi