Reshuffle Perdana Prabowo: Hanya Jalur Aman, Menteri Partai Tak Tersentuh?

PARADAPOS.COM - Keputusan Prabowo melakukan reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih dinilai sebagai langkah politik ‘jalur aman’. 

Sebab di tengah banyak sorotan terhadap kinerja buruk menteri-menteri yang berasal dari partai politik, reshuffle justru hanya dilakukan kepada menteri berlatarbelakang profesional.

RABU, 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. 

Satryo merupakan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang berlatarbelakang profesional. Posisi Mendiktisaintek selanjutnya digantikan oleh Brian Yuliarto yang juga sama-sama berlatarbelakang profesional.

“Saya kira pergantian reshuffle ini bisa dilihat secara politis bahwa ini pergantian menteri yang jalur aman, karena bukan orang partai,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, Kamis (20/2/2025).

Isu Satryo akan terkena reshuffle sebenarnya telah lama mencuat. Pangkal masalahnya karena perilaku kontroversialnya yang diduga kerap bersikap arogan terhadap pegawai. 

Arogansi Satryo yang disebut kerap melakukan pemecatan secara semena-mena itu membuat ratusan pegawai di Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi pada 20 Januari 2025. Mereka lantang menuntut agar Satryo dicopot.

Agung menilai langkah Prabowo mereshuffle Satryo patut diapresiasi. Hal itu, kata dia, setidaknya menunjukkan bahwa kepala negara mendengar aspirasi dari masyarakat.

Namun reshuffle, menurut Agung seharusnya juga dilakukan terhadap menteri-menteri berasal dari partai politik. 

Sebab selain Satryo, banyak menteri dari partai politik yang kontroversial dan dinilai berkinerja buruk hingga menjadi sorotan publik.

Misalnya kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 kg oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang membuat masyarakat kesulitan. 

Bahkan kebijakan itu sampai membuat Yonih (62) pedagang nasi uduk dan gorengan di Tangerang Selatan meninggal dunia setelah kelelahan akibat antre membeli LPG selama dua jam.

Selain Bahlil, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto juga sempat menjadi sorotan publik. 

Di mana tak lama setelah dilantik, menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu dikritik publik lantaran menggunakan surat undangan berkop dan stempel resmi Kemendes PDT untuk acara peringatan haul ibunya.

“Menurut saya menteri-menteri dari partai ini juga harus lebih tertib ketimbang dari profesional. Karena tuntutan publik saat ini sangat tinggi, kalau mereka nggak perform ya diganti,” jelas Agung.

Agung menilai keberanian Prabowo melakukan perubahan atau gebrakan dengan berdasar aspirasi masyarakat sebenarnya dapat membuahkan keuntungan. 

Terlebih di tengah rencana Prabowo yang akan maju kembali di Pilpres 2029 atas dorongan Partai Gerindra.

“Apalagi Prabowo sudah dideklarasikan Gerindra sebagai capres di 2029-2034, pasti tuntutannya lebih tinggi,” ungkapnya.

Menteri Layak Direshuffle

Center of Economic and Law Studies atau Celios sempat merilis laporan bertajuk 'Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran'. 

Dalam laporan tersebut mayoritas responden menilai kinerja menteri di pemerintahan sangat mengecewakan. 

Di mana 7 persen menilai sangat buruk, 42 persen buruk, 42 persen cukup, dan 8 persen baik.

Studi itu dilakukan Celios dengan menggunakan metodologi survei berbasis expert judgment. Panelisnya terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. 

Jurnalis dipilih sebagai responden karena dinilai memiliki wawasan lebih mendalam tentang kinerja pemerintah dan akses langsung untuk mengamati pejabat publik serta menganalisis kebijakan dan program pemerintah.