Mereka dipindahkan ke berbagai kementerian dan lembaga negara, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan DPD.
Kapolri sendiri bilang kalau kebijakan ini nggak ada masalah secara hukum.
Ada beberapa regulasi yang dijadikan dasar, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta beberapa pasal di PP No. 11 Tahun 2017 yang memberikan ruang buat anggota Polri menduduki jabatan tertentu di lembaga sipil.
[SELENGKAPNYA BACA TEMPO]
👇👇
Baru-baru ini, 1.255 perwira polisi dipindahkan ke berbagai kementerian dan lembaga sipil, dari Badan Pangan Nasional sampai Kementerian Ekonomi Kreatif.
Bukankah ada aturan yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil sebelum pensiun?#TempoThread pic.twitter.com/ytqPzR6iST
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Akui Keaslian Ijazah Jokowi? Klarifikasi Peradi Bersatu
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyentuh 2,92%
PDI Perjuangan Larang Kader Korupsi: Isi Surat Edaran & Arahan Rakernas 2026
Respons PDIP Soal Ambisi Kaesang & PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029