Keteladanan Yang Tercoreng: Mobil Jokowi Sempat Nunggak Pajak dan Simbol Etika Yang Dipertaruhkan

- Kamis, 01 Mei 2025 | 09:35 WIB
Keteladanan Yang Tercoreng: Mobil Jokowi Sempat Nunggak Pajak dan Simbol Etika Yang Dipertaruhkan


Keteladanan Yang Tercoreng: Mobil Jokowi 'Sempat' Nunggak Pajak dan Simbol Etika Yang Dipertaruhkan


Oleh: Sugiyanto


Ketika publik memperhatikan laporan Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya pada Rabu siang, 30 April 2025, perhatian saya justru tertuju pada hal lain.


Bukan substansi dugaan fitnah ijazah palsu yang dia laporkan, melainkan kendaraan yang dia tumpangi: sebuah Toyota Kijang Innova hitam dengan pelat B 1329 SXL.


Media online nasional mengabarkan, mobil itu ternyata menunggak pajak kendaraan.


Tagihan Pajak Mobil Jokowi: Fakta yang Tak Terbantahkan


Dalam laporan kendaraan tersebut terdaftar atas nama PT Indonesia Berlian Yasawirya, yang ternyata mayoritas sahamnya dimiliki oleh putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu.


Mobil itu menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan SWDKLLJ sebesar Rp35.000, dengan total kewajiban mencapai Rp6.368.400.


Masa berlaku pajaknya habis sejak 3 Maret 2025, meskipun STNK-nya masih berlaku hingga 2026.


Informasi ini menjadi semakin menarik karena langsung dikonfirmasi melalui data resmi Kemenkumham yang menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan.


Kahiyang memegang 495 lembar saham, sementara sisanya dimiliki Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Ibu Negara Iriana.


Etika Publik dan Simbol Keteladanan: Mengapa Ini Jadi Soal Besar?


Secara hukum, mobil dengan STNK aktif tetap sah digunakan.


Tapi di mata publik, apalagi dalam momen formal yang disorot media, penggunaan mobil yang menunggak pajak oleh seorang mantan presiden menyisakan ironi.


Di sinilah letak persoalan utamanya: bukan soal nominal pajaknya, tapi simbol etikanya.


Dalam konteks politik yang sarat simbol, sebuah kelalaian administratif sekecil apapun bisa mencoreng citra.


Apalagi jika itu menyangkut sosok sebesar Jokowi yang selama ini dibingkai sebagai pemimpin merakyat, sederhana, dan taat aturan.


Maka, narasi publik bisa berbalik: bagaimana dengan pajak-pajak kendaraan lainnya? Bagaimana dengan aset dan perusahaan keluarga Jokowi?

Halaman:

Komentar