PARADAPOS.COM -Kemunculan Mahkamah Rakyat yang digagas sejumlah tokoh pergerakan, dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menuturkan, pengadilan Mahkamah Rakyat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), beberapa waktu lalu, merupakan gerakan sosial mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi selama dua periode berjalan.
"Ini membuktikan periode kedua Jokowi malah menghadirkan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinannya," kata Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (27/6).
Menurutnya, perspektif masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi lebih kepada pendekatan hak asasi manusia (HAM), sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diukur berdasarkan asas kemanfaatannya terhadap masyarakat luas.
"Namun ia gagal menunjukkan kepemimpinan yang baik dan pengelolaan kekuasaan termasuk pengelolaan keuangan," sambungnya menegaskan.
Dari sejumlah masalah yang diungkap pada peradilan Mahkamah Rakyat, Efriza mendapati persoalan kebebasan berpendapat hingga kesejahteraan terhadap pekerja atau buruh, lantang disuarakan.
Dia juga mendapati tuntutan Mahkamah Rakyat terhadap Jokowi atas janjinya menuntaskan kasus HAM masa lalu juga belum dituntaskan hingga periode kedua pemerintahannya nyaris habis.
"Jokowi telah menghadirkan wajah pemerintahan yang babak belur, dari sisi kemunduran demokrasi, kemerosotan etika dan moral, dan kegagalan pengelolaan kepemimpinan dan keuangan," demikian Efriza menambahkan
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Menhan Sjafrie Sebut Gedung DPR Akan Terus Dijaga TNI, Koalisi Sipil Protes: Tak Sejalan Tuntutan 17+8!
Isu Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam Bakal Dilantik pada Rabu, Ini Kata Bappisus
Santer Isu Menko Polkam dan Menpora Dilantik Besok, Mahfud MD Masuk Kabinet Prabowo?
Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat & Layak Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya!