PARADAPOS.COM - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menganggap pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang lebih merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menandakan inkonsistensi Presiden ketujuh RI itu.
Sebab, kata dia, Jokowi pernah menyatakan ingin menjadi rakyat biasa sebelum lengser dari jabatan sebagai Presiden ketujuh RI.
"Jadi, kalau Jokowi ingin menjadi ketua umum PSI, tentu ia inkonsisten," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Selasa (10/6).
Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan Jokowi terlihat ingin berkiprah di dunia politik setelah melontarkan pernyataan mau merapat ke PSI.
"Bukan sebagaimana yang dikemukakannya sebelum lengser yang akan berkiprah di lingkungan hidup," ujar Jamiluddin.
Namun, nantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu merasa bukan sekali ini saja Jokowi inkonsisten terhadap pernyataan yang pernah disampaikan.
"Jauh sebelumnya sudah sering dilakukannya," kata Jamiluddin.
Misalnya, kata dia, Jokowi pernah mengatakan sang anak tidak berkecimpung di dunia politik. Belakangan pernyataan itu terbantahkan.
Kemudian, lanjut Jamiluddin, Jokowi pernah membuat pernyataan tidak ingin kabinet diisi ketua umum partai ketika menjabat Presiden ketujuh RI.
Namun, kata dia, kabinet Jokowi pada periode kedua memimpin Indonesia banyak diisi ketum partai.
"Jokowi juga berjanji pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. Nyatanya pembangunan IKN menggunakan APBN," ujar Jamiluddin.
Dia menilai inkonsistensi Jokowi yang berakibat sebagian masyarakat banyak yang tidak percaya pernyataan ayah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu.
"Hal itu juga membuat trust Jokowi bagi sebagain masyarakat sangat rendah. Ucapan Jokowi akhirnya dianggap sebagian masyarakat seperti angin lalu," kata dia.
Sumber: jpnn
Artikel Terkait
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: DPR Hormati tapi Minta Kajian Mendalam
Dugaan Pembengkakan Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kerugian Negara Capai 4,5 Miliar Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Faktanya
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Rugikan Negara Triliunan, DPR Turun Tangan