Bobby juga mengaku siap jika Pemerintah Aceh ingin membahas ulang soal kepemilikan pulau, asalkan dibahas langsung bersama Mendagri di Jakarta.
“Kalau mau tarik, tarik. Enggak ada masalah. Bahas kepemilikan jangan di sini atau di Aceh, gak akan selesai. Ayo bahas bareng di Jakarta,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, dirinya belum memegang data pasti soal potensi minyak dan gas (migas) di empat pulau itu.
“Kalau potensi secara geografis pasti ada. Tapi data migas, saya gak pegang,” ujarnya.
Namun, jika ada potensi alam yang bisa dimanfaatkan, Bobby menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan Pemerintah Aceh.
“Kalau memang ada potensi, ayo sama-sama. Tapi kalau tetap milik Sumut, ya kita yang kelola,” tandasnya.
Gubernur Aceh: Pulau Itu Milik Kami
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem bersikeras bahwa keempat pulau itu adalah milik Aceh secara historis, administratif, hingga penduduk.
“Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu milik kami, milik Pemerintah Aceh,” katanya usai rapat bersama Forbes DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan tokoh masyarakat, Jumat (13/6/2025).
Mualem juga menyatakan akan menemui Kemendagri pada 18 Juni mendatang untuk menyampaikan keberatan resmi.
Muzakir juga menolak wacana kerja sama pengelolaan seperti yang ditawarkan Gubernur Sumut.
“Tidak kami bahas itu. Macam mana kami duduk bersama, itu kan hak kami. Kepunyaan kami, milik kami. Wajib kami pertahankan,” tegasnya.
Pemerintah Aceh menilai, jika pulau-pulau itu tidak dikembalikan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kedaulatan administratif wilayah yang telah diakui sejak lama.
Sumber: Tribun
Artikel Terkait
Budi Arie Setiadi Gabung Gerindra: Strategi atau Bunuh Diri Politik? Ini Kata Pengamat
Projo Tegaskan Tidak Jadi Partai Politik, Fokus ke Masyarakat
Bank bjb Raih Apresiasi Kemenko Perekonomian untuk Edukasi PMI Perempuan
Strategi Jokowi Diduga di Balik Projo Gabung Gerindra, Ini Kata Hendri Satrio