Pertemuan ini disebut-sebut dalam rangka mencari tahu keberpihakan SBY terkait desakan pemakzulan terhadap Gibran dari posisi Wakil Presiden.
"Kalau soal menemui itu kan bisa tertutup ya. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatannya tidak formal," kata Fachrul.
Ia menilai, SBY tidak lagi "cawe-cawe" setelah purna tugas, berbeda dengan Joko Widodo yang disebutnya masih menunjukkan intervensi.
"Sehingga kita cari bagaimana keberpihakannya (SBY) terhadap apa yang sedang kita lakukan. Meskipun kita tahu masalah politik tidak dalam pernyataan, tapi dalam hal yang dilakukan di dalam pernyataan itu," jelas Fachrul.
Diketahui, surat usulan pemakzulan Gibran ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai bahwa Gibran tidak layak menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika.
Oleh karena itu, forum ini mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
👇👇
Sumber: Kompas
Artikel Terkait
Analisis Posisi Jokowi Pasca Lengser: Prabowo Subianto Kuasai Panggung Politik
Tony Rosyid: Tuntut Pertanggungjawaban Jokowi 10 Tahun Memimpin Itu Wajar
Victor Rachmat Hartono Dicegah ke LN: Kasus Pajak PT Djarum yang Menggegerkan
Menkeu Purbaya Tegas: Thrifting Ilegal Tak Akan Dilegalkan, Meski Bayar Pajak!