- Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara: M. Irwansyah Putra
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Teguh Widhi Harsono
- Direktur Human Capital dan Administrasi: TB Ari Wibawa Mukti
- Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga: Dwi Hartono
- Direktur Operasi dan Pembangkit Gas: Komang Parmita
Penunjukan Ade Armando menuai reaksi beragam. Di media sosial, banyak warganet mempertanyakan kompetensinya di sektor energi.
Kritik mencuat bahwa posisi komisaris BUMN seharusnya diisi oleh kalangan profesional dengan rekam jejak teknis yang relevan.
Sebaliknya, sebagian pihak melihat ini sebagai langkah normatif. Sebab, kursi komisaris BUMN memang kerap diisi oleh tokoh politik, relawan, maupun akademisi yang dianggap "berjasa" atau "sevisi" dengan pemerintah.
Penunjukan tokoh publik ke kursi komisaris BUMN bukan hal baru. Dari tahun ke tahun, praktik ini kerap terjadi, baik sebagai bagian dari strategi konsolidasi politik maupun bentuk loyalitas.
Namun yang jadi sorotan adalah, seberapa besar dampaknya terhadap profesionalisme dan kinerja perusahaan BUMN, apalagi di sektor strategis seperti energi.
👇👇
Ya kan ? pic.twitter.com/zGvfwEPodm
Siapa Sebenarnya Ade Armando?
Akademisi: Dosen Komunikasi di FISIP UI
Aktivis media sosial: Aktif menyuarakan isu pluralisme, demokrasi, dan anti-radikalisme
Politisi PSI: Terlibat aktif dalam dukungan terhadap pemerintahan Jokowi
Tokoh Kontroversial: Pernah dilaporkan ke polisi atas sejumlah pernyataan publiknya, termasuk kasus pemukulan saat aksi 11 April 20
Penunjukan Ade Armando ke posisi komisaris PLN Nusantara Power membuka kembali diskusi tentang relasi antara kekuasaan, loyalitas politik, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN.
Apakah ini bentuk penghargaan terhadap loyalis? Ataukah ini sinyal bahwa publik mesti lebih kritis pada isi jabatan strategis negara?
Satu hal pasti, jabatan publik seperti komisaris BUMN bukan sekadar gelar ia membawa tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan sektor vital bangsa.
Sumber: TentangGuru
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Akui Keaslian Ijazah Jokowi? Klarifikasi Peradi Bersatu
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyentuh 2,92%
PDI Perjuangan Larang Kader Korupsi: Isi Surat Edaran & Arahan Rakernas 2026
Respons PDIP Soal Ambisi Kaesang & PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029