Pihak universitas bahkan telah menunjukkan data dan dokumen pendukung keabsahan status akademiknya.
Prof. Paiman menilai bahwa tuduhan terhadap Jokowi bukan sekadar miskomunikasi atau kecurigaan wajar, melainkan sarat muatan politik.
Ia menyebut ada kelompok yang memang ingin menjatuhkan reputasi Presiden dengan menghembuskan isu-isu usang yang tidak berdasar.
“Ini bukan soal pendidikan, tapi soal upaya membangun distrust dan menanamkan kebencian. Mereka tahu tidak ada dasar, tapi terus diulang agar publik ikut ragu,” kata Prof Paiman.
Ia pun menyarankan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu di media sosial yang tak memiliki bukti kuat dan lebih mempercayai institusi formal seperti UGM, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum.
Menurut Prof. Paiman, apabila dibiarkan, kampanye fitnah seperti ini berbahaya bagi stabilitas politik dan ketahanan sosial bangsa.
“Saya tidak berbicara sebagai pendukung Jokowi, saya bicara sebagai akademisi dan warga negara. Kita harus jaga martabat bangsa. Jangan main-main dengan fitnah,” ucapnya.
Di akhir wawancaranya, Prof. Paiman mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada kerja-kerja produktif ketimbang menggiring opini yang tidak sehat.
Ia menyarankan agar energi bangsa lebih baik diarahkan untuk menyongsong tantangan masa depan pasca-Presiden Jokowi, termasuk dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan persatuan nasional.
“Kita ini mau maju, bukan mundur. Isu ijazah itu sudah selesai. Ayo kita move on dan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.
Sumber: SuaraNasional
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Dukung Penuh MKD, KNPI DKI: Rahayu Saraswati Tetap Layak di DPR 2024-2029
KPK Diminta Usut Tuntas Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh, Libatkan Mantan Pejabat!
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Korupsi Rp118 Triliun
Pameran Haluan Merah Putih Antara: Bukti Nyata Keberhasilan Sekolah Rakyat