Roy Suryo Sentil Balik Silfester Yang Menudingnya Dibiayai Demokrat: IQ Kalian 58, Pendidikan Tak Jelas!

PARADAPOS.COM - Dituding ditunggangi Partai Demokrat, Pakar Telematika, Roy Suryo, memberikan respons dingin dan menohok.

Roy menilai bahwa kemampuan pendukung Jokowi dalam menganalisa isu masih di bawah rata-rata.

"Maklum rata-rata IQ (Intelligence Quotient) mereka hanya 58, dari rata-rata masyarakat 110," ujar Roy, Rabu (30/7/2025).

Dikatakan Roy, IQ sangat berperan dalam memecahkan masalah yang melibatkan logika.

"Para TerMul (Ternak Mulyono, red) akan langsung berpikir pendek, khas latar belakang pendidikan mereka yang tidak jelas," sebutnya.

Ia bahkan menyinggung isu yang pernah heboh, Pasar Pramuka yang diduga menjadi lokasi dicetaknya dokumen penting Jokowi, termasuk ijazah yang dipersoalkan.

"Jangan heran, ini memang fakta yang terjadi di negara Konoha, setidaknya yang berlangsung satu dekade di bawah Rezim Raja Jawa Palsu, alias bukan dalam arti Raja Jawa sesungguhnya," sesalnya.

Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menarik ke belakang, ketika Jokowi menuding adanya agenda besar politik di balik isu ijazahnya.

"Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, ya itu saja, semua sudah tahu lah, sebuah kalimat ngaco, tanpa dasar dan analisis yang jelas alias sembrono, khas dirinya yang dikenal dengan istilah sein kiri belok kanan," ucap Roy.

Hanya saja, kata Roy, para pendukung Jokowi belum menyebutkan nama atau kelompok apapun. Hanya identitas warna.

"Penyebutan identitas warna biru sebagai background politik menambahkan suara asal gorong-gorong sebelumnya. Sebuah penggiringan ke ranah politik yang sangat kampungan alias kasar dari perkara Ijazah Palsu yang sebenarnya sangat simpel namun dibuat rumit," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, nama Silfester Matutina kembali mencuat ke publik, usai pernyataannya yang menuding Partai Demokrat berada di balik isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun di balik tudingan panas tersebut, terkuak kembali rekam jejak hukum Silfester.

Ia ternyata pernah dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun karena terbukti menyebarkan informasi bohong yang mencemarkan nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarganya.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Silfester terbukti secara sah dan meyakinkan menyampaikan orasi di depan Gedung Baharkam Mabes Polri pada 15 Mei 2017 lalu.

"Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kalla. Mari kita mundurkan Yusuf Kalla JK, karena JK menggunakan isu (red) untuk memenangkan Anies-Sandi. Untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kalla," kata Silfister kala itu.

Pernyataan itu dianggap mencemarkan nama baik dan tidak terbukti secara hukum.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tertanggal 20 Mei 2019 menolak permohonan Silfester dan memerintahkan ia menjalani hukuman satu tahun penjara.

Kini, Silfester kembali tampil ke ruang publik dengan pernyataan kontroversial.

Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang mendanai gerakan pemakzulan Gibran dan isu ijazah palsu Jokowi. 

Tudingan ini disampaikan tanpa bukti kuat dan menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Saat menjadi narasumber di Kompas Petang baru-baru ini, Silfester menegaskan bahwa isu yang terus dikembangkan Roy Suryo Cs tersebut tidak benar.

"Isu pemakzulan dan ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar hukum dan fakta konstitusi yang benar," kata Silfester dikutip pada Senin (28/7/2025).

Ia kemudian mengutip pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie, yang menyebut bahwa itu merupakan upaya untuk menghancurkan lawan politik.

"Seperti yang dikatakan Prof Jimly Asshiddiqie hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab. Bohir di belakangnya ini gak bersatu, mereka bermain sendiri-sendiri," ucapnya.

Melihat serangan yang begitu intens dan terstruktur, Silfester menegaskan bahwa kemungkinan besar gerakan tersebut didanai pihak tertentu.

"Pastinya (didanai), siapa yang mendanai begini-begini gitu loh," tukasnya.

Roy Suryo: Perkara Ijazah Ini Sebenarnya Simple...

Terus bergulir dan menimbulkan dinamika baru, Pakar Telematika, Roy Suryo, menyebut bahwa perkara dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi sebenarnya mudah diselesaikan.

Menjadi salah satu yang paling disorot di antara Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma, Roy melihat bahwa masalah ijazah terkesan sengaja dibuat rumit.

"Sebenarnya simple jika aslinya memang ada, namun dibuat rumit karena adanya cuman palsu," kata Roy, Rabu (30/7/2025).

Dikatakan Roy, UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008 pasal 18 ayat 2 telah menegaskan mengenai polemik yang tidak berujung ini.

"Artinya sekali lagi kalau memang ada aslinya, tinggal ditunjukkam saja beres, tidak usah terlalu banyak tingkah sampai sewa lawyer, kokehan polah dan tega mengkriminalisasi alias mempidanakan sesama anak bangsa," sesalnya.

Sebelumnya diberitakan, Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, baru-baru ini mengemukakan salah satu alasan mengenai keberadaan ijazah tak kunjung ditunjukkan ke publik.

Dalam keterangannya, Yakup mengatakan bahwa ada potensi keributan yang tidak bisa dikendalikan atau chaos ketika ijazah tersebut ditunjukkan.

Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean memiliki pandangan lain. Ia tidak sependapat dengan Yakup.

"Kalau alasan Lawyernya bilang nanti chaos, rakyat akan meminta ijazah asli semua pejabat, nggak seperti itu lah," kata Ferdinandd, Rabu (18/6/2025).

Dikatakan Ferdinand, sejauh Indonesia merdeka, belum pernah terjadi rakyat meminta mantan pemimpinnya untuk menunjukkan ijazah asli.

"Atau ijazah pejabat negara, kecuali terindikasi memang punya rekam jejak yang patut diduga memalsukan ijazah. Ini kan Jokowi yang pertama sekali," cetusnya.

Merasa muak dengan polemik yang tak berujung, Ferdinand menurutkan hal senada dengan pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tempo hari.

"Makanya Jokowi tampillah, tunjukkan ijazahnya, gak usah tunjukkan foto, pernah bayar uang kuliah. Banyak yang pernah kuliah sampai semester tujuh tapi DO, gagal," tandasnya.

Sumber: Fajar