Dengan membuka pintu untuk PDI Perjuangan melalui amnesti Hasto, Prabowo dinilai sedang berusaha membangun koalisi yang tidak sepenuhnya bergantung pada Jokowi.
"Kalau dia mau menendang Jokowi dan anasir-anasirnya, dia nggak mau biarkan PDIP di luar juga. Dia harus masukkan PDIP." ujar Refly, saat memaparkan analisisnya.
Selanjutnya, abolisi untuk Tom Lembong dilihat sebagai cara ‘menaklukan’ kubu oposisi Anies Baswedan, sekaligus menenangkan investor internasional.
Langkah ini dianggap sebagai jaminan kepastian hukum yang sangat penting di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kacau dan untuk mencegah risiko terjadinya capital flight.
Prabowo juga secara perlahan mulai mengambil alih kendali institusi.
Refly menyebut bahwa Kejaksaan kini tampak berada di bawah kendali Prabowo, meskipun KPK dan Kepolisian masih dianggap loyal kepada Jokowi.
Refly bahkan percaya bahwa Prabowo tidak berniat melanjutkan proyek IKN secara penuh dan tidak akan pernah memindahkan ibu kota, sebuah langkah yang secara langsung mematahkan legasi utama Jokowi.
"Sampai 10 tahun pun saya enggak akan pindah," kutip Refly dari seseorang yang bertemu langsung Prabowo di luar negeri, merujuk pada sikap Prabowo mengenai IKN.
“Dia lip service, "Iya, tetap dilanjutkan," tapi dengan anggaran yang sangat terbatas.” lanjut Refly.
Permainan catur ini masih belum berakhir, dilanjutkan dengan skenario ‘ngeri-ngeri sedap’ yang Refly buat mengenai potensi pemakzulan Gibran di masa depan dan siapa yang akan menggantikannya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Wacana Budi Arie Masuk Gerindra: Settingan Jokowi untuk Dua Periode Prabowo-Gibran?
Prabowo Ksatria: Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukti Sikap Negarawan
Relawan Kesehatan Tuntut Pencabutan Perpres 82/2018: Pasal 63 Dinilai Diskriminatif
Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan 534 Hektar di Surabaya Pasca MKD