Tak hanya Uya, Rieke juga bicara soal koleganya, Eko Patrio, yang kini ikut dinonaktifkan.
"Mas Eko tentu saja interaksi kami sering karena saya anggota, Mas Eko wakil ketua sekarang dan lama kita di Komisi 6. Mas Eko itu tulus orangnya, memang konyol ya," tutur Rieke.
Ia mengenang bagaimana Eko Patrio membantu memperjuangkan kasus tanah milik Mat Solar alias Bang Juri hingga membongkar mafia pangan, mafia timah, bahkan membuka ruang pembahasan kasus besar seperti Pertamina.
"Sebagai pimpinan termasuk yang memberi ruang kepada kami untuk akhirnya kasus-kasus besar itu termasuk Pertamina. Mas Eko tidak pernah membatasi kami bicara dalam persidangan segala macam, dia memberikan ruang begitu," tambahnya.
Jangan Pukul Rata
Rieke menegaskan bahwa setiap orang punya sisi positif dan negatif, sehingga tidak adil jika hanya melihat dari satu sisi.
"Jadi ada plus dan minusnya. Saya kira tidak bisa kemudian kita pukul rata. Sementara ada kasus-kasus korupsi besar lainnya yang orangnya juga, saya enggak nyuruh orang menjarah rumah dia juga misalnya," ujarnya.
Sentil Bangsa Besar
Di akhir perbincangan, Rieke menyampaikan rasa terima kasih atas kritik publik melalui 17 8 Tuntutan Rakyat sekaligus menyampaikan duka mendalam atas korban yang jatuh dalam aksi demonstrasi.
Ia bahkan mengutip pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping, lalu menambahkan dengan pesannya sendiri.
"Presiden Xi Jinping dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak bisa diintimidasi oleh orang lain, oleh pihak luar," kata Rieke.
"Dan saya juga ingin menambahkan pidatonya Xi Jinping ini, bangsa yang besar tidak bisa diintimidasi oleh pihak luar, tapi juga bangsa yang tidak mengintimidasi rakyatnya sendiri," tegasnya.
Sumber: VIVA
Artikel Terkait
Ketua KPU Sewa Private Jet Rp 90 Miliar, Terungkap Perjalanan Mewah ke Bali hingga Kalsel!
Siapa Paling Diuntungkan dari Kereta Cepat Whoosh? Fakta Mengejutkan Terungkap!
Whoosh Rugikan Negara, Benarkah Tanggung Jawab Jokowi Dipertanyakan?
Kabar Terbaru! Pejabat Jabar Dikumpulkan KDM Usai Menkeu Sebut Dikibulin Soal Dana Ngendap: Benarkah Ada Kebohongan?