Koalisi Sipil memberikan sejumlah tuntutan, berikut isinya:
1. Menolak rencana pelibatan TNI untuk melakukan pengamanan Gedung DPR RI.
2. Menghentikan segala bentuk pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Memprioritaskan agenda reformasi TNI agar benar-benar menjadi tentara profesional di bidang pertahanan.
Kata Menhan soal TNI Jaga DPR
Kompleks gedung MPR/DPR/DPD masih dijaga sejumlah personel TNI dan kendaraan taktis atau rantis TNI setelah terjadi kericuhan di sejumlah titik pada akhir Agustus lalu. Sampai kapan gedung DPR akan dijaga personel dan rantis TNI?
Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan pihaknya sudah menyetujui gedung DPR akan dijaga oleh personel TNI.
Sjafrie menilai penjagaan bakal berlangsung sampai keadaan kondusif.
"TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima (TNI) akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf (TNI) bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI," kata Sjafrie seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (16/9).
Sjafrie mengatakan penjagaan ini akan dilakukan sampai suasana lebih kondusif.
Mantan Pangdam Jaya itu menilai, jika diperlukan, TNI akan berada di tengah masyarakat.
"Sampai dengan tadi katanya kondusif, lebih kondusif lagi. Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat," ungkap dia.
Sumber: Detik
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Dinamika Politik Jokowi dan Budi Arie: Analisis Pergeseran Kekuatan dan Tantangan Terkini
Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Pro-Kontra, Penolakan, dan Alasan Lengkapnya
Jokowi Ungkap Reaksi soal Logo Wajahnya Dihapus Projo: Dukung Prabowo
PP 38/2025: Akses Pendanaan Murah dengan Bunga Ultra-Rendah untuk Pemda & BUMN