10 Menteri dengan Kinerja Terburuk Versi CELIOS: Bahlil hingga Pigai Jadi Sorotan

Survei Celios: 10 Menteri dan Kepala Badan dengan Kinerja Terburuk di Tahun Pertama Prabowo-Gibran

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis daftar mengejutkan mengenai menteri dan kepala badan dengan kinerja terburuk dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei yang melibatkan pakar dan ahli kebijakan publik ini menyoroti sejumlah pejabat yang dinilai gagal menunjukkan performa yang memadai.

Peringkat Teratas Menteri dengan Kinerja Terburuk

Dalam daftar ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menempati posisi teratas dengan nilai kinerja minus 151 poin. Posisi kedua diduduki oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan nilai minus 81 poin. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, berada di peringkat ketiga dengan perolehan minus 79 poin.

Daftar Lengkap 10 Pejabat dengan Kinerja Terburuk

Berikut adalah daftar lengkap 10 menteri dan kepala badan dengan kinerja terburuk menurut survei Celios:

1. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (-151 poin)
2. Kepala BGN, Dadan Hindayana (-81 poin)
3. Menteri HAM, Natalius Pigai (-79 poin)
4. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (-56 poin)
5. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon (-36 poin)
6. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (-34 poin)
7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan (-22 poin)
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko (-14 poin)
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (-10 poin)
10. Menteri ATR, Nusron Wahid (-7 poin)

Desakan untuk Reshuffle Kabinet

Celios menilai bahwa rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja para pejabat ini merupakan sinyal kuat perlunya perombakan kabinet. Lembaga ini menyatakan bahwa evaluasi setahun pemerintahan adalah peluang untuk introspeksi, dan hanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat yang berani memanfaatkannya.

Celios juga menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan langkah korektif yang tidak bisa ditunda. Hal ini mengingat sebagian menteri bukan hanya gagal menjalankan tugas, tetapi juga dinilai menjadi beban politik dan moral bagi Presiden Prabowo. Evaluasi publik terbaru secara eksplisit menempatkan 10 menteri dengan kinerja terburuk yang dinilai gagal bekerja.

Sumber: Paradapos.com