Mentan Cabut Izin 190 Pengecer dan Distributor Pupuk Langgar HET

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasi 190 pengecer dan distributor pupuk. Pencabutan ini dilakukan karena pihak-pihak tersebut terbukti tidak mematuhi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Amran menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku yang merugikan petani. "Hari ini melalui Pupuk Indonesia, kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini," tegasnya.

Pencabutan Izin Berdasarkan Hasil Inspeksi Mendadak

Langkah tegas ini merupakan hasil dari inspeksi mendadak (sidak) dan pemeriksaan di berbagai daerah, termasuk Lampung, Maluku, dan Sulawesi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan harga pupuk di lapangan sesuai dengan kebijakan penurunan harga yang telah ditetapkan.

Amran menyatakan bahwa praktik yang merugikan petani sudah berlangsung cukup lama. "Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak," ujarnya.

Sanksi Tegas dan Peringatan untuk Manajer Pupuk Indonesia

Mentan menegaskan bahwa para pelaku yang dicabut izinnya tidak akan diberi kesempatan untuk beroperasi kembali di masa depan. "Hari ini kita cabut izinnya dan tidak akan dikasih kesempatan lagi. Kami tidak ampuni. Praktik-praktik yang merugikan ini harus kita lawan," tegas Amran.

Tidak hanya bagi distributor, peringatan keras juga diberikan kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di setiap wilayah. Amran meminta mereka untuk mengawasi implementasi HET secara ketat. "Seluruh manajer, general manager, di wilayahnya masing-masing, yang tidak serius menangani pencabutan izin, bila mereka tidak peduli pada wilayahnya dan petani, mereka dievaluasi, bila perlu dicopot," ungkapnya.

Peran Koperasi Desa dan Kanal Pengaduan untuk Petani

Sebagai langkah lanjutan, Kementan akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam penyaluran pupuk bersubsidi. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kopdes Merah Putih akan berperan untuk penyaluran pupuk," jelas Amran.

Untuk memastikan pengawasan yang efektif, Mentan Amran membuka kanal pengaduan langsung bagi petani dan masyarakat. Laporan dapat disampaikan jika menemukan penyimpangan harga pupuk, alat pertanian, atau pupuk palsu. Laporan dapat dikirim via WhatsApp 'Lapor Pak Amran' di nomor 082311109390.

"Silakan laporkan dengan menyebutkan alamat kios atau distributor yang tidak menurunkan harga 20 persen. Kami tindaklanjuti langsung dan rahasia pelapor kami jaga. Anda yang melapor adalah pahlawan pangan," pungkas Mentan Amran.