- Anggaran pembangunan infrastruktur berkurang
- Kualitas proyek menurun
- Kepercayaan masyarakat merosot
- Terjadi korupsi sistemik di pemerintahan daerah
Solusi Memutus Rantai Korupsi Proyek
Untuk mematahkan skema "pengusaha proyek", diperlukan reformasi di beberapa bidang:
- Transparansi dana kampanye untuk menghindari utang politik
- Penguatan pengawasan internal di pemerintah daerah
- Pendidikan integritas bagi pejabat lokal
- Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa
Kesimpulan: Perlunya Perubahan Sistemik
Kasus Gubernur Riau menunjukkan bahwa kepala daerah berpotensi menjadi pengusaha proyek terselubung. Tanpa perubahan sistemik dalam kampanye, penganggaran, dan pengawasan, kursi pemerintahan akan tetap menjadi arena balik modal politik, bukan tempat melayani rakyat.
Artikel Terkait
Kasus Dana CSR BI: Perry Warjiyo Belum Disentuh KPK, Ini Analisis Hukum dan Daftar Tersangka Potensial
Harvey Moeis Dapat Remisi Natal 2025: Potongan Masa Pidana 1 Bulan, Ini Vonis 20 Tahun & Kerugian Rp300 Triliun
Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kapan Bareskrim Menetapkan Tersangka Setelah Hellyana?
KPK Ungkap Aset Ridwan Kamil Tak Dilaporkan di LHKPN: Kafe hingga Keterkaitan Kasus Bank BJB