Defisit Kuartal I-2026 Melebar, Danantara: Itu Strategi Majukan Belanja Negara, Bukan Tanda Kehilangan Kendali

- Minggu, 14 Juni 2026 | 03:25 WIB
Defisit Kuartal I-2026 Melebar, Danantara: Itu Strategi Majukan Belanja Negara, Bukan Tanda Kehilangan Kendali
PARADAPOS.COM - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pelebaran defisit APBN pada kuartal I-2026 bukanlah tanda hilangnya kendali pemerintah. Dalam sebuah siniar, ia mengungkapkan bahwa defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB tersebut merupakan strategi yang direncanakan untuk memajukan belanja negara dari akhir tahun ke awal tahun. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik dan kekhawatiran sejumlah ekonom yang menyebut angka defisit triwulan pertama itu sebagai yang tertinggi dalam sejarah.

Defisit Kuartal I: Strategi Bukan Kegagalan

Dony Oskaria menjelaskan bahwa selama ini kebiasaan belanja pemerintah yang menumpuk di bulan November dan Desember justru membuat dampak ekonomi hanya terasa singkat. "Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan," jelasnya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sengaja membalik pola tersebut. Belanja dioptimalkan sejak awal tahun agar efek berganda atau "multiplier effect"-nya bisa dirasakan sepanjang tahun. Konsekuensi logis dari langkah ini adalah pengeluaran yang lebih besar di awal, sementara pendapatan negara belum masuk secara penuh. "Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama," ungkapnya, memberikan ilustrasi sederhana untuk menjelaskan kebijakan tersebut.

Pendapatan Mulai Menyusul di Kuartal II

Meski defisit awal tahun melebar, Dony menambahkan bahwa tren penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan. "Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan," tambahnya. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga mengawasi sisi penerimaan secara ketat.

Batas Defisit dan Kualitas Belanja Produktif

Menjawab kekhawatiran bahwa pemerintah akan terus menggenjot belanja hingga utang membengkak, Dony menegaskan bahwa ada batasan yang jelas. "Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari tiga persen. Jadi "impossible"," tegasnya. Ia menekankan bahwa yang dijaga pemerintah adalah kualitas belanja. Belanja harus produktif dan memberi nilai tambah. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, irigasi, hingga program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilainya memberikan dampak ganda, baik bagi kualitas sumber daya manusia maupun ekonomi pedesaan.

Membalik Kritik soal Pertumbuhan Ekonomi

Bagian paling menarik dari penjelasan Dony justru datang ketika ia membalik kritik soal pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di kuartal I yang disebut hanya ditopang belanja negara. Menurutnya, ada "miskonsepsi dan mispersepsi yang disengaja" dalam membaca data itu. Ia menguraikan empat komponen pertumbuhan ekonomi: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Konsumsi rumah tangga dan ekspor neto, kata dia, bersifat pasif karena hanya tumbuh jika lapangan kerja dan produktivitas lebih dulu tercipta. Pemerintah hanya punya dua tuas aktif: menarik investasi sebanyak mungkin, atau berbelanja membangun infrastruktur penunjang. "Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya Tiongkok, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah," paparnya. Ia bahkan menilai Indonesia termasuk konservatif dibanding negara lain. "Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi," jelas Dony.

Editor: Rico Ananda

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar