Pengamat & Akademisi: Proses Pemakzulan Lebih Efisien Ketimbang Jalur Konstitusional Yang Berbelit!

PARADAPOS.COM - Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mulai dibicarakan di parlemen. 

Dalam sebuah diskusi politik yang disiarkan secara streaming, diunggah Selasa (19/8/2025), Rocky bahkan memprediksi bahwa proses tersebut pasti akan terjadi.

“Bayangkan jika proses pemakzulan Gibran mulai dibicarakan di parlemen—dan pasti akan dibicarakan,” ujar Rocky dalam pidatonya yang mendapat sambutan tepuk tangan dari audiens.

Rocky mengusulkan agar ketika ada demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil terkait isu ini, aparat keamanan justru tidak menghalanginya. 

Bahkan, ia menyarankan aparat untuk membisikkan kepada presiden bahwa “keadaan sudah berubah” dan meminta presiden turun atau menghadapi nasib seperti yang terjadi di Kabupaten Pati.

Rocky Gerung juga melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. 

Menurutnya, Jokowi tidak melanggar konstitusi, tetapi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Yang dia langgar adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dia harus dipenjara, karena menyuruh anak-anak bermain di wilayah orang dewasa itu melanggar undang-undang perlindungan anak,” tegas Rocky.

Ia juga menganalogikan situasi ini dengan kisah Puyi, anak kecil yang menjadi kaisar di Tiongkok dan menyebabkan keruntuhan dinasti Ming. 

“Untung, wajah anak kecil itu tidak kita lihat di ruangan ini,” sindirnya.

Rocky berpendapat bahwa cara pemakzulan melalui tekanan rakyat akan lebih efisien ketimbang jalur konstitusional yang panjang dan berbelit-belit. 

Proses formal yang mengharuskan DPR mengirim ke Mahkamah Konstitusi kemudian kembali ke MPR dinilainya akan memakan waktu lama.

“Cara ini akan menyelesaikan banyak hal lebih efisien daripada meminta proses DPR mengirim ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kembali ke MPR—prosesnya akan panjang dan berbelit-belit,” jelasnya.

Ia memprediksi peristiwa serupa kasus Pati bisa terjadi dalam beberapa minggu, terutama ketika kondisi ekonomi sulit dipulihkan dan kemarahan publik tertahan karena ketidakpastian.

Dalam analisisnya, Rocky Gerung menyebut kesulitan ekonomi tidak mungkin diselesaikan dalam 90 hari ke depan. 

Kondisi ini, menurutnya, bisa menjadi alasan untuk menguji legitimasi presiden dalam waktu dekat.

Rocky juga menyinggung dampak diskusi mereka terhadap investor internasional yang sedang mempertimbangkan investasi di Indonesia. 

Menurutnya, keterangan dari akademisi bisa membatalkan niat investasi mereka yang telah memparkir dana di Singapura.

Kepada Presiden Prabowo Subianto, Rocky Gerung menyampaikan “moral call” agar mengambil jarak dari pengaruh Jokowi. 

Ia menilai Prabowo memang terpilih secara elektoral, namun hasil tersebut merupakan transaksi politik.

“Anda menang secara elektoral, tetapi ada masalah moral di situ. Maka bring moral back into politics,” ujar Gerung, menyerukan agar moralitas dikembalikan ke dalam politik.

Diskusi politik ini menjadi sorotan karena disiarkan secara langsung dan dipantau oleh berbagai kalangan, termasuk investor internasional yang tengah mempertimbangkan masa depan investasi mereka di Indonesia. 

Sumber: JakartaSatu