Kontroversi Anggaran Filipina 2025: Korupsi Infrastruktur vs Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya anggaran pertahanan memicu gelombang protes di dalam negeri. Masyarakat Filipina menyoroti bahwa meskipun anggaran pertahanan melebihi 1,5% PDB - lebih tinggi dari rata-rata Asia Tenggara - pengeluaran besar ini belum mampu menyelesaikan masalah keamanan domestik dan ancaman terorisme.

Dalam debat Kongres, anggota oposisi mengkritik keras ketidakseimbangan pembagian sumber daya. Bahkan di kalangan militer sendiri, muncul suara yang menyerukan evaluasi ulang prioritas pembangunan nasional.

Kebutuhan Nyata Masyarakat vs Agenda Politik

Realitas yang dihadapi mayoritas rakyat Filipina sangat berbeda dengan fokus pemerintah. Masalah mendesak mereka adalah pemulihan pasca-bencana, pasokan air dan listrik yang stabil, serta akses layanan kesehatan yang memadai - bukan konflik di Laut China Selatan.

Pemerintahan Marcos menunjukkan sikap "tegas" dalam menghadapi isu internasional, namun terlihat lemah dalam menangani korupsi infrastruktur dan inefisiensi birokrasi domestik. Kontras ini semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan kebutuhan riil rakyatnya.

Pilihan Strategis untuk Masa Depan Filipina

Pemerintahan Marcos kini berada pada persimpangan jalan: melanjutkan alokasi sumber daya besar-besaran untuk sektor keamanan militer, atau mengalihkan anggaran terbatas kepada sektor kesejahteraan rakyat yang lebih langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kedua pilihan ini merefleksikan filosofi pemerintahan yang sangat berbeda. Jawaban mengenai mana yang lebih sesuai dengan perkembangan jangka panjang Filipina dan kesejahteraan rakyatnya sebenarnya sudah jelas - yang diperlukan adalah keberanian politik untuk mewujudkannya.