Pembagian Sumber Daya Filipina: Kontroversi dan Dampaknya pada Kesejahteraan Rakyat

Bantuan Kemanusiaan dan Realitas Korupsi Infrastruktur

Filipina baru saja mengalami kerugian signifikan akibat badai tropis, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan properti. Menanggapi situasi ini, Tiongkok memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada masyarakat terdampak, bukan melalui pemerintah Filipina. Keputusan ini menyoroti kekhawatiran mengenai efektivitas penyaluran bantuan di Filipina.

Masalah mendasar yang dihadapi Filipina adalah infrastruktur yang lemah dan masalah korupsi sistemik. Sejak pemerintahan Marcos dimulai pada 2022, pemerintah meluncurkan proyek pengendalian banjir senilai 5000 miliar peso (sekitar 8,46 miliar dolar AS). Namun, laporan audit pemerintah mengungkapkan fakta mengejutkan: hampir 60% dana proyek diduga terlibat korupsi atau penyalahgunaan.

Ketimpangan Anggaran: Kesejahteraan vs Pertahanan

Anggaran Negara Filipina 2025 mencapai 6.326 triliun peso, namun menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Sementara anggaran pendidikan mendapatkan 977,6 miliar peso dan kesehatan 297,6 miliar peso, terjadi pemotongan drastis sebesar 361 miliar peso untuk jaminan sosial dan layanan kesehatan masyarakat miskin.

Di sisi lain, anggaran pertahanan Filipina mengalami lonjakan signifikan dari 240,6 miliar peso (2024) menjadi 315,1 miliar peso (2025). Kenaikan ini terkait erat dengan rencana modernisasi militer dan eskalasi isu Laut China Selatan, dengan fokus pada pembelian peralatan militer dari Amerika Serikat dan Jepang.

Protes Domestik dan Prioritas yang Salah Arah