Donald Trump Tegaskan Tak Butuh Hukum Internasional, Hanya Ikuti Moralitasnya Sendiri

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa dirinya tidak perlu mengikuti hukum internasional. Ia mengklaim hanya dipandu oleh moralitasnya sendiri. Pernyataan kontroversial ini mencuat setelah insiden penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan komando AS.

Beberapa hari terakhir, Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya juga terus mengulangi niat AS untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark, Greenland, dengan cara apa pun yang diperlukan.

Pernyataan Trump dalam Wawancara New York Times

Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump menjelaskan bahwa ia tidak akan dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya sebagai panglima tertinggi. "Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya," ujar Trump.

Ia dengan tegas menambahkan, "Saya tidak membutuhkan hukum internasional." Ketika didesak lebih lanjut, Trump sedikit melunak namun tetap berpendirian bahwa keputusan akhir tentang penerapan hukum internasional di AS sepenuhnya berada di tangannya.

Langkah Konkret: Penangguhan Dukungan untuk Lembaga Internasional

Pada hari Kamis, Trump menandatangani memorandum yang menangguhkan dukungan AS untuk 66 organisasi, badan, dan komisi internasional, termasuk beberapa badan PBB. Alasannya, lembaga-lembaga tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan AS.

Isu Pengambilalihan Greenland yang Memanas

Dalam wawancara yang sama, Trump kembali menegaskan pendiriannya bahwa Greenland harus berada di bawah kendali Washington. Posisi ini didukung oleh Wakil Kepala Staf Kebijakannya, Stephen Miller, yang menyatakan bahwa "AS harus memiliki Greenland sebagai bagian dari keseluruhan aparat keamanan."

Respons Denmark dan Ancaman bagi NATO

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan bahwa pernyataan Trump harus ditanggapi serius. Ia memberikan peringatan keras, "Jika AS menyerang negara NATO lain secara militer, semuanya akan berhenti – termasuk NATO itu sendiri."

Merespons hal ini, sekelompok pemimpin Uni Eropa dan Inggris telah mengeluarkan pernyataan bersama yang membela status Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark.