Raja Juli Sebut Desakan Mundur Hanya Aspirasi, Korban Tewas Banjir Sumatera Tembus 1.354 Jiwa

PARADAPOS.COM - Jumlah korban meninggal dan hilang akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera telah mencapai angka tragis, yaitu 1.354 orang hingga hari kesepuluh bencana, Jumat (5/12/2025). Bencana ini juga diwarnai hanyutnya kayu gelondongan besar di permukiman warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di tengah tuntutan publik untuk pertanggungjawaban, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memilih untuk tidak mengundurkan diri. Menanggapi kritik pedas yang diterimanya, Raja Juli justru menyampaikan terima kasih.

Usai rapat dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12), Raja Juli menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik. Ia mengaku tidak pernah menghapus kritikan dari masyarakat di media sosialnya, dan menganggapnya sebagai bahan evaluasi.

"Saya yakin kekuatan itu milik Allah. Dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Kritik netizen yang ditujukan kepada saya, saya tidak pernah hapus," ujarnya dalam rekaman video yang dilihat Jumat (5/12).

Lebih lanjut, Raja Juli memandang desakan agar ia mundur sebagai bentuk aspirasi dan ekspektasi masyarakat. "Itu namanya aspirasi, kemarahan, bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu hak prerogatif presiden," tegasnya.

Desakan Mundur Langsung dari Anggota DPR

Tekanan untuk mundur juga datang secara langsung dari dalam ruang rapat DPR. Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, secara terbuka menyarankan Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri, dengan alasan Menteri dinilai tidak memahami persoalan kehutanan.

"Kalau Pak Menteri punya hati nurani... saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," tegas Usman Husin dalam Rapat Kerja tersebut.

Usman juga mendesak agar izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera dihentikan total. Ia menekankan tanggung jawab Menteri untuk melakukan penanaman ulang dan tidak boleh melempar kesalahan kepada periode sebelumnya.

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua distop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang... inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," pungkas Usman.