PARADAPOS.COM - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya membocorkan 26 nama yang disebutnya terlibat dalam dugaan korupsi penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nama-nama itu, menurut pengakuan Sony yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, telah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bocoran ini memicu gelombang bantahan dari sejumlah pihak yang disebut, mulai dari Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Kejagung terus mendalami kasus tersebut.
Suasana di sekitar kasus ini mendadak panas. Begitu kabar tentang daftar 26 nama itu menyebar, reaksi keras langsung bermunculan. Yang tercepat angkat bicara adalah Sumanto, Ketua DPRD Jawa Tengah. Ia membantah keras segala keterkaitan. "Saya tidak kenal Sony, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi," ujarnya dengan tegas. Bahkan, ia menambahkan bahwa urusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali bukan wewenang DPRD provinsi. Bantahan ini terasa begitu total, seolah-olah ia baru mengetahui keberadaan Sony setelah namanya disebut.
Bantahan Beruntun dari Para Petinggi
Tidak berselang lama, kubu Agus Harimurti Yudhoyono pun angkat bicara. Mereka merasa tersindir dengan isu yang beredar. Melalui pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa AHY tidak mengenal Sony Sonjaya secara pribadi. Tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi, dan tidak ada usulan terkait dua kolonel yang disebut-sebut meminta jatah titik dapur. Pernyataan ini dikeluarkan dengan nada yang sangat bersih, seolah ingin memutus semua rantai asumsi yang mungkin terbentuk.
Gelombang bantahan pun merambat ke lembaga antirasuah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, ikut angkat suara. Ia membantah narasi yang mengaitkan dirinya dengan kasus dugaan korupsi di BGN. "Saya tidak mengenal secara personal Sony Sonjaya dan tidak pernah berkomunikasi dengannya," tegas Fitroh. Kini, barisan "Saya Tidak Kenal Sony" semakin panjang, seolah membentuk paduan suara nasional yang kompak.
Nama-Nama yang Belum Bersuara
Di tengah hiruk-pikuk bantahan itu, publik justru dibuat penasaran dengan daftar panjang nama lain yang belum banyak bersuara. Salah satunya adalah Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang. Dalam surat terbukanya, Sony secara gamblang meminta agar Nanik diperiksa karena dianggap mengetahui seluk-beluk persoalan ini. Hingga kini, belum ada bantahan resmi yang mengguncang dari pihak Nanik. Ia masih tenang, hemat kata, dan irit suara.
Lebih dari itu, beredar luas di media sosial sederet nama lain yang panjangnya hampir seperti daftar pemain sinetron. Nama-nama itu meliputi Patris Rumbayan, Suwardi Samiran, Dudung Abdurachman, Puti Sari, dr Maharani, Yahya Zaini, Wihadi, Cucun Ahmad Syamsurijal, Bima Arya, Afriansyah Noor, Ahmad Riza Patria, Felly Estelita, seluruh wakil ketua Komisi IX kecuali Charles Honoris, seluruh Kapoksi Komisi IX, Dek Gam, Muslim Ayub, Fitroh Basori, Sulvia Dewi Hapsari, Kombes Sumarni, Irma Chaniago, Uya Kuya, Lula Kamal, hingga gabungan GAMBI-Kadin.
Daftar ini bukanlah undangan pernikahan. Ini lebih mirip daftar peserta audisi untuk sebuah acara yang tak biasa. Yang lebih mencengangkan, Sony sendiri mengisyaratkan bahwa daftar itu masih bisa bertambah. Pemeriksaan baru dilakukan sebagian, sehingga kemungkinan masih ada episode-episode selanjutnya. Season dua, season tiga, hingga director's cut, seolah sebuah serial yang tak kunjung usai.
Kejagung Terus Mendalami
Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra SPPG. Di tengah proses hukum yang berjalan, publik hanya bisa duduk dan menyaksikan pertunjukan ini dengan perasaan campur aduk. Ada yang geli, ada pula yang lelah. Satu orang bernyanyi, sebagian langsung membantah, dan sebagian lagi memilih diam seribu bahasa. Di republik yang penuh plot twist ini, kadang yang paling berisik bukanlah mereka yang bicara, melainkan mereka yang mendadak sunyi.
Artikel Terkait
Ahli Hukum: Jokowi Wajib Hadir di Sidang Ijazah Palsu atau Perkara Bisa Dihentikan
KPK Kembali OTT, Seret Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel dan Swasta
SBY Desak Pemerintahan Prabowo Ambil Langkah Stabilisasi Ekonomi Lebih Agresif
Panduan Praktis Kirim Barang Makassar-Jakarta: Tips Pilih Ekspedisi hingga Asuransi