Anggota DPR Desak Pemerintah dan Pertamina Transparan Soal Pasokan BBM di Tengah Antrean

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak pemerintah dan PT Pertamina untuk lebih transparan mengenai kondisi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah antrean panjang di berbagai SPBU. Permintaan ini disampaikan menanggapi fenomena yang kerap disebut sebagai panic buying akibat konflik di Timur Tengah. Mufti menegaskan bahwa temuan di lapangan menunjukkan masalah yang lebih kompleks daripada sekadar kepanikan warga.

Desakan Transparansi di Tengah Antrean Panjang

Mufti Anam menyoroti bahwa antrean yang mengular di sejumlah daerah tidak bisa sepenuhnya disimpulkan sebagai panic buying. Ia merujuk pada temuan langsung di lapangan yang menunjukkan kondisi berbeda dari pernyataan resmi.

"Faktanya di lapangan berbeda. Kami menemukan di beberapa daerah banyak SPBU yang justru sudah kehabisan stok BBM, bahkan ada yang sampai menutup layanan sementara," tuturnya dalam keterangan pers pada Jumat (6/3/2026).

Menurut analisanya, jika penyebabnya murni kepanikan pembeli, stok di tangki SPBU seharusnya masih ada. Kenyataan adanya pom bensin yang kosong, tegasnya, mengindikasikan adanya gangguan pada rantai suplai atau distribusi yang perlu dijelaskan secara jujur kepada publik.

Kesenjangan antara Pernyataan dan Realita di SPBU

Politikus tersebut menggarisbawahi potensi erosi kepercayaan publik jika narasi resmi terus menyatakan kondisi aman, sementara masyarakat justru kesulitan mendapatkan bahan bakar. Ia mendesak pemerintah untuk membuka data sebenarnya, baik jika masalahnya terletak pada distribusi yang tersendat maupun tekanan pasokan global.

"Kejujuran pemerintah penting, karena rakyat tidak bodoh. Ketika rakyat melihat SPBU tutup dan harus antri berjam-jam, sementara pemerintah mengatakan semuanya aman, maka kepercayaan masyarakat justru bisa berkurang," ujarnya.

Mufti juga menekankan bahwa energi merupakan urat nadi perekonomian. Gangguan pasokan BBM, lanjutnya, berpotensi memicu efek berantai pada sektor transportasi, inflasi harga bahan pokok, dan membebani kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, ia meminta langkah mitigasi konkret segera dijalankan dan dikomunikasikan.

Respons Pemerintah: Stok Diklaim Aman

Menanggapi kekhawatiran yang muncul, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah telah mengambil langkah antisipasi. Ia mengklaim bahwa impor minyak mentah telah dialihkan dari kawasan Timur Tengah yang tengah memanas ke sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Nigeria, dan Brasil.

"Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying," jelas Bahlil di Jakarta, pada hari yang sama.

Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan stok bahan baku aman. Untuk produk bensin siap pakai, ia merinci bahwa impor tidak berasal dari kawasan konflik, melainkan dari Singapura dan Malaysia, ditambah produksi kilang dalam negeri. Sementara untuk Solar, produksi dalam negeri dinyatakan telah mampu memenuhi kebutuhan secara penuh.

Klaim Ketersediaan di Atas Standar Nasional

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan soal kapasitas penyimpanan minyak nasional. Ia mengakui bahwa kapasitas storage Indonesia memang dirancang untuk menampung pasokan sekitar 25 hari. Saat ini, realisasi stok yang tersedia disebut berada di angka 23 hari.

"Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman," imbuhnya.

Dengan pernyataan ini, pemerintah berusaha menenangkan publik dan mencegah kepanikan yang dapat memperparah situasi. Namun, desakan dari anggota DPR menunjukkan bahwa komunikasi dan transparansi data dari hulu ke hilir, hingga ke ujung dispenser, tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.